Borneohits.com – Memasuki triwulan akhir tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara (Barut) mencatat realisasi belanja daerah rata-rata di atas 60 persen. Namun sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersifat strategis masih tertinggal jauh dengan serapan di bawah 40 persen.
Situasi ini membuat Bupati H. Shalahuddin kembali menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan kegiatan dan pengawasan yang lebih ketat.
“Belanja daerah adalah motor pembangunan. OPD yang masih lambat harus mempercepat kinerja fisik dan administrasi agar serapan sesuai target RPJMD,” tegas Shalahuddin dalam apel gabungan, Senin (13/10/2025).
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025, Sekretariat Daerah menjadi OPD dengan pagu tertinggi, yakni Rp142,04 miliar, dengan serapan 69,36 persen.
Sementara itu, Dinas Pendidikan yang memiliki pagu terbesar hingga Rp622,35 miliar baru mencapai realisasi 49,76 persen.
Sejumlah OPD mencatat serapan cukup baik, di antaranya BKPSDM (62,11 persen), Disporapar (61,92 persen), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (61,27 persen), serta BPKAD (59,97 persen).
Namun sejumlah dinas krusial justru masih rendah, termasuk Dinas PUPR (32,59 persen), Dinas Perkim (35,46 persen), Dinas Penanaman Modal dan PTSP (31,96 persen), Dinas Perhubungan (35,62 persen), dan RSUD Muara Teweh (32,91 persen).
Ketimpangan juga terlihat di tingkat kecamatan. Lahei Barat mencatat realisasi tertinggi sebesar 43,21 persen, disusul Teweh Tengah (41,43 persen) dan Lahei (36,95 persen).
Sementara kecamatan dengan capaian terendah adalah Gunung Purei (32,24 persen), Montallat (35,74 persen), dan Teweh Selatan (36,20 persen).
Bupati menegaskan bahwa serapan anggaran bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi mencerminkan efektivitas pelaksanaan program, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Ini bukan soal menghabiskan anggaran, tapi soal tanggung jawab atas kinerja dan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Shalahuddin.
Pemkab Barito Utara memastikan evaluasi berkala akan terus dilakukan.
Pemerintah juga menekankan penyelesaian kegiatan tepat waktu agar tidak terjadi penumpukan pekerjaan di akhir tahun, yang dapat berdampak pada kualitas pekerjaan dan keterlambatan manfaat bagi masyarakat. (red)
