Borneohits.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Barito Utara (Barut) menyoroti penyelesaian tumpang tindih kawasan hutan dengan wilayah administrasi desa serta percepatan penentuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027.
Delapan catatan strategis tersebut disampaikan anggota DPRD Barito Utara, Suhendra, saat membacakan pendapat akhir Fraksi PKB dalam rapat paripurna DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 di DPRD setempat, Senin (16/11/2026).
“APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai proses administratif dan formalitas penganggaran, tetapi harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta arah pembangunan Kabupaten Barito Utara ke depan,” ungkapnya.
Suhendra menegaskan, bahwa APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar memenuhi proses administratif dan formalitas penganggaran.
Pertama, Fraksi PKB mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian sumber pendapatan yang sah tanpa membebani masyarakat, disertai pendataan dan pengawasan pajak, retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta kontribusi sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan usaha lainnya.
Kedua, belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp3,078 triliun harus diarahkan pada program prioritas yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, perikanan, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan publik.
Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui pemerataan sarana prasarana, kualitas tenaga pendidik, perhatian terhadap pendidikan keagamaan dan pondok pesantren, serta penguatan layanan rumah sakit dan puskesmas termasuk tenaga medis dan obat-obatan hingga wilayah terpencil.
Keempat, pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah terus diperkuat melalui peningkatan serta pemeliharaan jalan, jembatan, sarana transportasi, dan akses penghubung antardesa maupun antarkecamatan.
Kelima, pemberdayaan ekonomi masyarakat ditingkatkan melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, pertanian, perkebunan rakyat, perikanan, serta perluasan akses permodalan, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan pemasaran produk lokal.
Keenam, pemerintah daerah diminta meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Barito Utara, mencakup pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan, kewajiban reklamasi, pemulihan lingkungan, serta penanganan dampak kegiatan usaha.
Ketujuh, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran menjadi prinsip utama dengan mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan regulasi, termasuk mengelola pembiayaan serta defisit anggaran secara cermat agar tidak menimbulkan beban fiskal berlebihan pada tahun berikutnya.
Kedelapan, pemerintah daerah didorong mempercepat penyelesaian tumpang tindih kawasan hutan dengan wilayah administrasi desa, infrastruktur jalan, dan perkebunan masyarakat, serta memberikan perhatian serius terhadap penentuan WPR di Kabupaten Barito Utara.
Menurut Suhendra, seluruh rekomendasi tersebut penting agar pelaksanaan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan pembangunan merata, meningkatkan perekonomian, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Setelah mencermati pidato pengantar bupati, jawaban pemerintah daerah, serta hasil pembahasan bersama, Fraksi PKB menyatakan dapat menerima Raperda APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. (red)

