Bornoehits.com – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mencatatkan prestasi gemilang di tingkat nasional dengan berhasil meraih predikat BB (Sangat Baik) dalam Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025.
Prestasi tersebut kian lengkap dengan diraihnya penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palangka Raya.
Kedua penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung dalam kegiatan SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Capaian predikat BB ini menandai peningkatan signifikan bagi Kota Palangka Raya dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada predikat B.
Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem perencanaan berbasis kinerja serta pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan transparan.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, dalam arahannya menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Penguatan akuntabilitas dan integritas aparatur menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional.
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras meningkatkan standar kinerja pemerintah kota.
“Peningkatan predikat SAKIP dari B menjadi BB merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Penghargaan Zona Integritas yang diraih DPMPTSP juga menjadi bukti komitmen kami dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan dan berkualitas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wali Kota menegaskan bahwa pencapaian ini bukanlah akhir dari proses pembenahan, melainkan motivasi tambahan untuk terus melahirkan inovasi pelayanan yang lebih memudahkan masyarakat.
“Ke depan, Pemerintah Kota Palangka Raya akan terus memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan integritas aparatur, serta mendorong digitalisasi pelayanan publik guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambah Fairid.
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, dalam laporannya menjelaskan bahwa evaluasi SAKIP bertujuan memastikan keterpaduan antara sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja.
Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja seperti DPMPTSP Kota Palangka Raya diarahkan untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang berkualitas, profesional, dan bersih dari praktik korupsi.
Keberhasilan DPMPTSP meraih predikat WBK menjadi bukti konkret bahwa tata kelola perizinan dan investasi di Kota Palangka Raya telah berjalan secara akuntabel dan transparan. (red)
