Borneohits.com – Fraksi Karya Indonesia Raya (KIR) DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) meminta Pemkab segera merealisasikan program dan anggaran yang telah disepakati dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Permintaan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi KIR, Hj. Sri Neny Trianawati, dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Barito Utara, Kamis (17/9/2026).
Menurut Sri Neny, pengesahan perubahan APBD tidak boleh berhenti pada penetapan dokumen anggaran. Pemerintah daerah perlu memastikan anggaran yang telah ditetapkan dapat direalisasikan secara optimal, tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara agar dapat memperhatikan realisasi penyerapan anggaran Tahun 2026 dengan baik sehingga semua anggaran tahun 2026 dapat terserap dengan baik dan benar,” ujar Sri Neny.
Fraksi KIR sebelumnya telah mencermati pidato Bupati, jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi serta hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD.
Sri Neny menekankan pentingnya konsistensi terhadap hasil pembahasan tersebut. Program dan anggaran yang telah disepakati tidak seharusnya digeser atau diubah tanpa dasar yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terlebih, sejumlah usulan DPRD yang telah masuk dalam APBD 2026 berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya dinilai perlu menjadi perhatian agar manfaat anggaran dapat dirasakan secara langsung.
“Usulan-usulan DPRD Barito Utara untuk kepentingan masyarakat yang telah diakomodir dalam APBD Tahun Anggaran 2026 kami harapkan segera dilaksanakan dan tidak diubah-ubah untuk kegiatan yang lain,” tegasnya.
Fraksi KIR juga mengingatkan agar setiap penggunaan anggaran tetap berorientasi pada asas manfaat. Realisasi program diharapkan tidak hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Barito Utara.
Dengan sejumlah catatan tersebut, Fraksi KIR menyatakan menerima Raperda Perubahan APBD 2026 beserta lampirannya untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. (red)
