Borneohits.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) secara resmi menetapkan arah pembangunan lima tahun ke depan dengan mengedepankan sinkronisasi kebijakan lintas level pemerintahan.
Langkah ini dilakukan guna memastikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 berjalan selaras dengan agenda pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menegaskan bahwa keselarasan visi dan misi tersebut bukan sekadar administratif, melainkan tertuang dalam program strategis yang menyentuh persoalan riil masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna III di Gedung DPRD Kabupaten Barito Utara, Rabu (4/3/2026).
“Keselarasan visi dan misi sudah tertuang secara eksplisit dalam dokumen RPJMD, termasuk keterkaitannya dengan arah pembangunan nasional dan provinsi,” ujar Bupati Shalahuddin saat menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Dalam dokumen perencanaan tersebut, Pemkab Barut menempatkan mitigasi bencana sebagai prioritas utama.
Penanggulangan banjir menjadi isu strategis dengan target ambisius, yakni penyelesaian infrastruktur pengendali banjir hingga 100 persen pada tahun 2029, termasuk normalisasi Sungai Bengaris secara menyeluruh.
Selain infrastruktur fisik, sektor lingkungan hidup menjadi sorotan melalui strategi pengelolaan sampah holistik.
Pemkab menargetkan pembangunan TPS 3R di Kelurahan Lanjas dan optimalisasi TPA dengan sistem sanitary landfill guna mencapai target pengurangan timbulan sampah sebesar 33,1 persen pada tahun 2030.
Tak hanya soal fisik dan lingkungan, pembangunan inklusif juga diperkuat melalui pembahasan Raperda pengarusutamaan gender dan penataan permukiman kumuh.
Bupati menyatakan bahwa seluruh indikator kinerja ini telah diintegrasikan ke dalam program setiap perangkat daerah agar pelaksanaannya lebih terukur dan efektif.
Melalui penyelarasan RPJMD ini, Pemkab Barut berkomitmen menghadirkan tata kelola pembangunan yang terarah, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan setiap regulasi daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjawab tantangan wilayah dalam lima tahun mendatang. (red)
