Borneohits.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara (Barut) menegaskan komitmen kuatnya dalam mempercepat pengentasan kemiskinan daerah saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 yang digelar Pemprov Kalteng, di Aula Bapperida Kalteng, Kamis (20/11/2025).
Rakor yang dipimpin Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo itu dihadiri para wakil bupati dan wakil wali kota se-Kalteng, termasuk Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan, yang berkesempatan memaparkan kondisi sekaligus strategi daerahnya dalam menekan angka kemiskinan.
Dalam paparannya, Felix menyampaikan bahwa berdasarkan data BPS Kalteng 2025, Kabupaten Barito Utara berada pada posisi ke-9 tingkat kemiskinan se-Kalteng dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 7.440 jiwa atau 5,52 persen.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa fokus utama bukan pada peringkat, tetapi pada upaya konkret memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat.
Ia menyebut sejumlah faktor yang turut memengaruhi peningkatan kemiskinan, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi dari 2,92 persen menjadi 2,48 persen pada triwulan II-2025, kenaikan garis kemiskinan akibat inflasi, serta tingkat pengangguran terbuka yang masih berada pada 4,71 persen.
Felix menjelaskan bahwa Pemkab Barito Utara telah menyusun target ambisius dalam Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, yaitu menurunkan angka kemiskinan hingga 4,6 persen pada tahun 2030.
Target ini diturunkan dalam tiga strategi utama sesuai arahan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Strategi tersebut meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pasar murah, program GEPAMOR, serta penyaluran PKH, BPNT, JKN-PBI, dan BLT Dana Desa.
Kemudian pingkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal, dukungan sektor pertanian, pendidikan vokasi, dan pemberdayaan UMKM; serta penanganan kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur dasar, penyediaan sanitasi layak, dan pembangunan fasilitas pendidikan seperti Sekolah Rakyat.
Lebih jauh, Felix juga menyoroti capaian penting Kabupaten Barito Utara dalam pengendalian inflasi.
Ia menyebut bahwa inflasi daerah tercatat mencapai minus 0,41 persen pada minggu kedua November, sebuah indikator positif yang menunjukkan stabilnya harga kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.
Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada upaya pengentasan kemiskinan, karena stabilitas harga menjadi faktor krusial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Felix menegaskan bahwa hasil Rakor Penanggulangan Kemiskinan 2025 memberikan arahan penting bagi setiap daerah untuk segera menyelaraskan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) kabupaten dengan RPKD Provinsi Kalteng.
“Penyelarasan ini diharapkan mampu menciptakan program penanganan kemiskinan yang lebih terarah, terukur, dan berbasis data sehingga berbagai intervensi yang direncanakan dapat berjalan lebih efektif serta memberi dampak nyata bagi masyarakat Barito Utara,” ungkap Felix. (red)
