Borneohits.cpm – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) terus memperkuat pengawasan internal sebagai bagian dari upaya mencegah korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta transparan.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Barito Utara H. Shalahuddin saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (13/8/2026).
Rakor yang dipimpin Gubernur Kalteng Agustiar Sabran itu diikuti para kepala daerah se-Kalimantan.
Dalam kegiatan tersebut, Shalahuddin didampingi Sekretaris Daerah Muhlis, Inspektur Kabupaten Barito Utara, serta Plt. Kepala Dinas PUPR.
Shalahuddin menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada pengawasan, tetapi harus diawali dengan komitmen dan integritas seluruh aparatur pemerintahan.
“Pencegahan korupsi harus dimulai dari komitmen dan integritas seluruh aparatur pemerintahan. Kita harus memastikan setiap program dan kegiatan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar H. Shalahuddin.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Karena itu, koordinasi dan sinergi antarpemerintah daerah perlu terus diperkuat untuk mendukung sistem pencegahan korupsi.
“Tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat langkah bersama agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih baik, bersih dan berintegritas.
“Melalui rakor ini, kita memperkuat langkah bersama agar penyelenggaraan pemerintahan semakin baik, bersih dan berintegritas. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Shalahuddin.
Pemkab Barito Utara selanjutnya akan terus meningkatkan pengawasan internal serta memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. (red)
