Borneohits.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara (Barut) menegaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat dari perusahaan tambang harus benar-benar membawa dampak nyata bagi warga sekitar, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
Penegasan ini disampaikan Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sondaie Y. Tingan, saat membuka Konsultasi Publik Rencana Induk Program Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) PT Bharinto Ekatama (BEK) di Aula Setda Lantai I, Kamis (16/10/2025).
“Dokumen RIPPM ini tidak boleh hanya jadi formalitas pemenuhan kewajiban perusahaan. Harus menjadi peta jalan yang terukur, aplikatif, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegas Felix membacakan sambutan Bupati Shalahuddin.
Konsultasi publik itu dihadiri unsur pemerintah daerah, perwakilan Pemprov Kalteng, tokoh masyarakat, serta insan pers, yang sejak awal diminta berani memberikan masukan kritis sebagai bentuk pengawalan terhadap rencana pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan.
Felix menekankan bahwa program CSR atau pemberdayaan tidak boleh tumpang tindih, berjalan parsial, atau sebatas kegiatan simbolik.
Ia menyebut evaluasi dan perencanaan bersama harus dilakukan agar program yang disusun perusahaan benar-benar berdampak.
“Keberhasilan program tidak bisa dicapai sepihak. Kolaborasi adalah kunci. Perusahaan harus hadir bukan hanya sebagai entitas bisnis, tapi juga mitra pembangunan daerah,” ujarnya.
Dalam sambutan tertulisnya, Bupati Shalahuddin juga mengingatkan bahwa perusahaan tambang memiliki tanggung jawab sosial besar, terlebih karena aktivitas operasionalnya berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di sekitarnya.
“Pertambangan bisa jadi penggerak ekonomi, tapi harus berpihak kepada rakyat. Hasilnya wajib dimanfaatkan untuk kemakmuran bersama, bukan segelintir pihak,” ungkapnya.
Ia turut mengapresiasi peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) yang memfasilitasi ruang dialog terbuka tersebut.
Bupati berharap forum tersebut dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang mendorong program pemberdayaan masyarakat berjalan adil, terukur, dan berkelanjutan.
“Forum ini bukan hanya ruang diskusi. Ini momentum untuk membangun kepercayaan dan kerja sama yang nyata antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan,” pungkas Shalahuddin. (red)
