Borneohits.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) menegaskan komitmennya untuk bersikap hati-hati dan tidak terburu-buru dalam menetapkan titik lokasi pembangunan Jembatan Lahei.
Proyek infrastruktur strategis daerah ini hingga kini masih berada pada tahap pengkajian mendalam serta analisis teknis yang komprehensif.
Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah mengedepankan prinsip ketelitian agar keputusan lokasi pembangunan didasarkan pada kajian matang, sehingga tidak memicu persoalan sosial maupun teknis di kemudian hari.
“Penentuan titik Jembatan Lahei harus melalui kajian yang matang dan terukur, agar lokasi yang dipilih benar-benar tepat dan memberikan manfaat maksimal,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).
Shalahuddin menambahkan, sebagai bentuk keseriusan Pemkab Barut, pembahasan teknis akan kembali dilanjutkan melalui rapat bersama Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus (BKJTK) serta Komisi Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).
Rapat ini difokuskan untuk memperdalam analisis terhadap berbagai aspek teknis sebelum keputusan akhir diambil.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Barito Utara, M. Iman Topik, menegaskan bahwa proses perencanaan masih dinamis dan belum sampai pada tahap penetapan lokasi final.
Kajian yang dilakukan dinasnya mencakup kondisi geografis, aspek konstruksi, keselamatan, hingga efisiensi anggaran.
“Kami masih mengumpulkan dan menganalisis data teknis di lapangan. Semua aspek harus dipastikan sesuai standar agar pembangunan nantinya tidak menimbulkan risiko,” jelas Iman Topik.
Meskipun Jembatan Lahei diproyeksikan menjadi urat nadi konektivitas baru, Pemkab Barut memilih mengutamakan faktor keberlanjutan dan kelayakan struktur jangka panjang. Dengan belum diketuknya titik koordinat final, realisasi fisik proyek ini masih menunggu lampu hijau dari hasil kajian lintas instansi.
Langkah kehati-hatian Pemkab Barut ini diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang tidak hanya menjawab kebutuhan transportasi masyarakat, melainkan juga mutlak memenuhi standar keamanan tertinggi. (red)
