Borneohits.com – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2026 di Kabupaten Barito Utara (Barut) memasuki fase krusial.
Hal itu terlihat dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang I Tahun 2025 yang digelar pada Senin (24/11/2025).
Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, menyampaikan secara terbuka arah kebijakan fiskal yang akan dijalankan pemerintah tahun depan, dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur publik, peningkatan kualitas layanan dasar, serta penguatan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Hj. Mery Rukaini ini turut dihadiri Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan, unsur FKPD, dan kepala perangkat daerah.
Dalam tanggapannya atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Bupati Shalahuddin menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat tetap menjadi sektor unggulan dalam struktur APBD 2026.
Pemerintah daerah mengalokasikan Rp1,71 triliun atau sekitar 52,66 persen dari total belanja daerah untuk infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga peningkatan sarana publik di wilayah desa.
Menurutnya, investasi di sektor ini tidak hanya memperbaiki konektivitas wilayah, tetapi juga menopang pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Terkait perhatian fraksi mengenai potensi defisit, Bupati menjelaskan bahwa belum dicantumkannya SiLPA dalam APBD 2026 bukan karena ketidaksiapan pemerintah daerah, melainkan karena regulasi batas maksimal defisit dari pemerintah pusat yang masih menunggu diterbitkan.
Ia memastikan bahwa Pemkab Barito Utara tetap menjaga disiplin fiskal agar pengelolaan anggaran berjalan stabil dan sesuai ketentuan.
Sejumlah proyek prioritas juga dipertegas, mulai dari pembangunan Mall Pelayanan Publik, Balai Latihan Kerja, hingga infrastruktur dasar lain yang diproyeksikan memperkuat pelayanan serta membuka ruang kerja baru bagi masyarakat.
Pemerintah daerah juga merespons pandangan fraksi dengan memaparkan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi digital, optimalisasi pajak daerah, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
Shalahuddin memastikan bahwa alokasi pendidikan tetap konsisten minimal 20 persen sesuai amanat undang-undang, disertai penguatan layanan kesehatan dan pembangunan konektivitas wilayah untuk pemerataan pembangunan.
Menutup penyampaiannya, Bupati Shalahuddin menekankan pentingnya kemitraan erat antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan APBD yang tepat sasaran, efektif, dan berpihak pada masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting agar pembangunan di Kabupaten Barito Utara berjalan transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Pemerintah berharap pembahasan APBD 2026 dapat segera dituntaskan agar program pembangunan dapat dilaksanakan tepat waktu dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. (red)
