Borneohits.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barito Utara.
Kepala Disdagrin Barito Utara, M. Mastur, menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang memiliki urgensi tinggi dalam menyediakan basis data perekonomian yang akurat, mutakhir, serta komprehensif.
Menurutnya, potret makro yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 ini akan menjadi fondasi utama bagi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program taktis, hingga sarana evaluasi menyeluruh pada sektor perdagangan dan industri di daerah.
“Hasil sensus ini akan menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran sesuai potensi wilayah,” ujar Mastur, Senin (1/6/2026).
Ia juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif serta keterbukaan dari para pelaku usaha, dunia industri, hingga lapisan masyarakat umum dalam memberikan data yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada petugas sensus di lapangan.
“Keberhasilan sensus sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak. Data yang akurat akan membantu pemerintah merancang program yang lebih efektif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Mastur mengingatkan, bahwa hajatan besar berskala nasional ini tidak boleh dipandang sebagai tanggung jawab sepihak BPS maupun jajaran instansi pemerintah saja, melainkan membutuhkan sinergi dan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.
Ia pun mengajak dan mengimbau khalayak luas untuk menyukseskan kegiatan ini dengan menerima kedatangan petugas sensus dengan baik, sebagai bagian dari ikhtiar bersama dalam mendongkrak perekonomian daerah dan nasional.
“Dengan data yang berkualitas, pembangunan ekonomi dapat direncanakan lebih tepat dan bermanfaat luas bagi masyarakat,” katanya mengakhiri.
Sensus Ekonomi 2026 sendiri mengusung semangat pencatatan menyeluruh terhadap lanskap kondisi ekonomi nasional, yang nantinya diproyeksikan sebagai kompas utama perencanaan pembangunan jangka panjang yang inklusif. (red)
