Borneohits.com – Besarnya APBD Barito Utara yang mencapai Rp3,4 triliun justru menjadi perhatian serius bagi jajaran pendidikan untuk bekerja lebih hati-hati dan profesional.
Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Barito Utara, Syahmiluddin A Surapati, saat membuka sosialisasi Dana BOSP Reguler di Muara Teweh, Sabtu (14/2/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Syahmiluddin menekankan bahwa pengelolaan Dana BOS tidak boleh menyisakan celah penyimpangan, baik dari sisi administrasi maupun pelaksanaan di lapangan.
Menurutnya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran 2026 serta adanya pemotongan dana transfer ke daerah, Dana BOS menjadi instrumen penting yang harus dijaga integritasnya.
“APBD kita besar, ini patut disyukuri. Tapi anggaran besar juga berarti tanggung jawab besar,” ujarnya.
Ia menegaskan tiga prinsip utama dalam pengelolaan Dana BOS, yakni tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Kepala sekolah dan bendahara BOS juga diingatkan agar tidak melakukan praktik administrasi yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Kalau membeli ATK, pastikan benar-benar dibeli. Jangan sampai nota ada, tapi barangnya tidak pernah ada. Itu sudah masuk kategori mengelabui,” tegasnya.
Menurutnya, auditor dan APIP kini memiliki metode pemeriksaan yang semakin canggih untuk menguji kesesuaian laporan pertanggungjawaban. Bahkan manipulasi dokumen tetap dianggap sebagai pelanggaran meskipun barang yang dibeli memang ada, jika pencatatan dan bukti administrasi tidak sesuai fakta.
Di akhir kegiatan, ia menegaskan bahwa besarnya anggaran daerah harus benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan.
“Jangan sampai anggaran tinggi, tetapi kualitas pendidikan stagnan. Kita harus buktikan bahwa Barito Utara unggul bukan hanya dalam besaran APBD, tetapi juga dalam tata kelola dan mutu pendidikan,” pungkasnya. (red)
