Borneohits.com – Bupati Barito Utara (Barut), H. Shalahuddin, menyoroti dua pekerjaan rumah besar yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah, yakni turunnya opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan rendahnya nilai MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Corruption Prevention) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pernyataan itu disampaikan saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Camat se–Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 di Gedung Balai Antang, Muara Teweh, Rabu (5/11/2025).
“Kita menghadapi dua PR besar. Pertama, opini BPK yang turun dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kedua, nilai MCSP kita masih rendah. Dua hal ini menjadi indikator penting untuk segera kita benahi bersama,” tegas Shalahuddin.
Menanggapi penurunan opini BPK, Bupati menyatakan akan mengambil langkah cepat dengan koordinasi ke BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
“Saya akan membawa OPD terkait seperti Keuangan, Tata Usaha, Perizinan, dan Aset untuk meminta pendampingan. Kita ingin tahu di mana titik lemah kita dan bagaimana memperbaikinya agar tahun depan kita bisa kembali meraih predikat WTP,” ujarnya.
Shalahuddin menegaskan, opini BPK bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi cerminan integritas dan kinerja tata kelola pemerintahan daerah.
Selain itu, Bupati juga menyoroti nilai MCSP Kabupaten Barito Utara yang baru mencapai angka 34, meski naik tipis dari 32 tahun sebelumnya, masih jauh di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 63.
“Rendahnya nilai MCSP menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan dan pencegahan korupsi. Ini alarm bagi kita semua untuk memperkuat disiplin, akuntabilitas, dan transparansi di setiap unit kerja,” tegas Shalahuddin.
Ia menambahkan, belajar dari keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, peningkatan nilai MCSP sangat mungkin dicapai jika semua perangkat daerah memiliki komitmen kuat terhadap reformasi birokrasi dan pengelolaan anggaran yang bersih.
Bupati mengajak seluruh camat, kepala perangkat daerah, dan ASN untuk memperkuat sinergi dan mempercepat langkah perbaikan sistem.
“Kita harus bergerak cepat. Barito Utara harus bisa menunjukkan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya publik,” pungkasnya. (red)
