Borneohits.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) memperketat pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) di tengah musim kemarau.
Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penimbunan maupun penyalahgunaan BBM yang dapat mengganggu ketersediaan energi bagi masyarakat.
Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menginstruksikan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas memperkuat pengawasan distribusi BBM.
Instruksi itu disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta pengawasan BBM dan LPG di Aula Setda Lantai I, Selasa (18/8/2026).
Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Barito Utara Muhlis dan turut dihadiri Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan, unsur Forkopimda serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Shalahuddin menegaskan, praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM tidak boleh dibiarkan karena berpotensi mengganggu ketersediaan energi sekaligus merugikan masyarakat.
“Saya meminta jajaran terkait segera memperkuat kesiapsiagaan personel pemadam dan meningkatkan patroli di wilayah rawan. Selain itu, apabila ditemukan adanya indikasi penimbunan, penyalahgunaan atau pelanggaran dalam distribusi BBM, agar segera dilakukan koordinasi dengan aparat dan instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai aturan,” tegasnya.
Selain persoalan distribusi BBM, pemerintah daerah juga menaruh perhatian terhadap potensi Karhutla yang meningkat selama musim kemarau. Personel pemadam diminta meningkatkan kesiapsiagaan, terutama di wilayah yang memiliki potensi terjadi kebakaran.
Patroli dan deteksi dini juga diminta diperkuat agar setiap potensi kebakaran dapat segera diketahui dan ditangani sebelum meluas.
Dalam rapat tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Barito Utara, H. Mochamad Ikhsan, memaparkan kondisi serta langkah deteksi dini Karhutla.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Distribusi, H. Mastur, menyampaikan laporan mengenai ketersediaan dan harga BBM di wilayah Barito Utara.
Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y. Tingan menilai pengawasan distribusi BBM dan penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam menjaga keamanan serta kondisi daerah.
“Penanganan Karhutla dan pengamanan distribusi BBM ini tidak bisa dilakukan secara sektoral. Kami meminta seluruh elemen, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum hingga masyarakat luas, untuk terus bahu-membahu dan bersinergi,” ujarnya.
Pemkab Barito Utara berharap pembentukan satgas dan penguatan koordinasi lintas sektor dapat membuat pengawasan distribusi BBM semakin efektif.
Di sisi lain, kesiapsiagaan menghadapi Karhutla juga diharapkan semakin kuat sehingga ketersediaan energi dan kenyamanan masyarakat selama musim kemarau tetap terjaga. (red)
