Borneohits.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) mengarahkan kenaikan belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk memenuhi sejumlah kewajiban daerah sekaligus memastikan program prioritas dan pekerjaan yang telah berjalan dapat diselesaikan.
Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin mengatakan, penambahan belanja dalam perubahan APBD tidak hanya digunakan untuk kebutuhan operasional pemerintahan. Anggaran tersebut juga mencakup kegiatan tahun jamak, pembayaran kewajiban atas pekerjaan yang telah dilaksanakan serta pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending.
Hal tersebut disampaikan Shalahuddin saat menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang I Tahun 2026 di Gedung DPRD Barito Utara, Senin (14/9/2026).
Kenaikan belanja terjadi pada belanja operasi, di antaranya belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi serta hibah. Sementara pada belanja modal, penambahan anggaran terutama berkaitan dengan kegiatan tahun jamak dan penyelesaian kewajiban berdasarkan perjanjian, kontrak maupun perikatan yang melewati tahun anggaran berjalan.
“Kenaikan belanja daerah tersebut juga mempertimbangkan penyesuaian untuk memenuhi alokasi belanja wajib atau mandatory spending Kabupaten Barito Utara sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan,” kata Shalahuddin.
Menurutnya, perubahan APBD tidak boleh hanya dimaknai sebagai penyesuaian angka dalam struktur anggaran. Kebijakan tersebut harus mampu memperbaiki arah pembangunan sekaligus memastikan anggaran yang disiapkan benar-benar memiliki dasar kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat.
“Perubahan APBD ini tidak hanya menghasilkan penyesuaian struktur anggaran, tetapi juga harus memperbaiki kualitas pembangunan dan memastikan kebijakan fiskal daerah berpihak pada kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Shalahuddin menambahkan, dalam penyusunan perubahan APBD, pemerintah daerah tetap berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran. Masukan dari DPRD juga akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah agar pengalokasian belanja semakin tepat sasaran, terutama dalam mendukung pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara. (red)

