Borneohits.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara (Pemkab Barut) memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama, meskipun daerah tersebut harus menghadapi tantangan pengurangan anggaran yang cukup besar pada tahun anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Barito Utara, Muhlis, saat menghadiri acara ramah tamah penyambutan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barito Utara yang baru, R Firmansyah, di Aula Kejaksaan Negeri Barito Utara, Jumat (8/5/2026) pagi.
Dalam kesempatan itu, Muhlis menyampaikan salam hormat dari Bupati Barito Utara H. Shalahuddin yang belum dapat hadir lantaran sedang menjalankan agenda pemerintahan di luar daerah, khususnya dalam memperjuangkan program bantuan pemerintah pusat di sektor pendidikan.
“Bapak Bupati menyampaikan salam hormat kepada Bapak Kajari Barito Utara yang baru. Beliau juga mengucapkan selamat datang dan berharap Bapak Kajari beserta keluarga selalu diberikan kesehatan serta kemudahan dalam menjalankan amanah di Kabupaten Barito Utara,” kata Muhlis.
Ia berharap sinergi penegakan hukum dan pengawalan pembangunan antara Kejaksaan Negeri Barito Utara dan pemerintah daerah dapat terus terjalin erat demi kepentingan masyarakat luas.
Di hadapan forum FKPD, Muhlis secara terbuka mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah tahun ini menghadapi tekanan imbas menurunnya performa sektor pertambangan dan adanya kebijakan pengurangan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
“Daerah kita tahun ini mengalami pengurangan anggaran yang cukup besar. Dari sebelumnya diperkirakan sekitar Rp1,7 triliun lebih, kini hanya menerima sekitar Rp490 miiliar. Artinya ada pemangkasan sekitar Rp1,2 triliun,” ungkap Muhlis.
Meski demikian, Sekda menegaskan bahwa struktur APBD Kabupaten Barito Utara saat ini tetap dalam kondisi relatif stabil. Hal ini dikarenakan adanya instrumen Treasury Deposit Facility (TDF) atau dana titipan pemerintah pusat yang menjadi hak daerah dan tersimpan aman di Bank Indonesia.
“Dana tersebut dicairkan masuk ke APBD kita sehingga APBD kita masih relatif stabil dan kembali seperti semula yaitu sekitar Rp3,2 triliun,” jelas Muhlis.
Melalui penyesuaian tersebut, Pemkab Barito Utara tetap berkomitmen penuh untuk mengekselerasi 11 program unggulan dan 12 program prioritas (Gaspol 11.12) yang telah dicanangkan oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara.
“Alhamdulillah program-program prioritas pimpinan daerah tetap bisa terakomodir,” ujarnya.
Dengan jumlah penduduk sekitar 160 ribu jiwa yang tersebar di 9 kecamatan, 93 desa, dan 10 kelurahan, jajaran birokrasi Pemkab Barito Utara dipastikan terus bergerak menjaga pelayanan publik agar tetap berjalan optimal di lapangan.
“Pelayanan kepada masyarakat masih terus berjalan dengan baik. Pemerintah daerah tetap mendukung berbagai program prioritas, baik pembangunan desa, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, olahraga, hingga program nasional seperti makan gratis dan sekolah rakyat,” kata Muhlis.
Ia juga menegaskan bahwa dukungan finansial pemerintah daerah akan terus disalurkan untuk memfasilitasi pelayanan pemerintahan, kepolisian, hingga berbagai kegiatan sosial-keagamaan masyarakat.
“Semua ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program-program nasional sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan dan pembangunan yang berkelanjutan,” pungkas Muhlis. (red)
