Borneohits.com – Upaya menjaga kelestarian sungai dan sumber daya ikan di Kabupaten Barito Utara (Barut) mendapat perhatian DPRD setempat.
Sekretaris Komisi II DPRD Barito Utara, Ardianto, meminta kampanye “Stop Illegal Fishing” yang dilaksanakan DKPP diperkuat dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH).
Menurut Ardianto, keterlibatan APH dalam kegiatan sosialisasi dapat membuat masyarakat lebih memahami ketentuan yang berlaku. Tidak hanya mengenai larangan menangkap ikan dengan cara tertentu, tetapi juga terkait dampak dan konsekuensi hukum apabila aturan dilanggar.
“Saya sangat mendukung kampanye Stop Illegal Fishing yang dilakukan DKPP Barito Utara. Kalau bisa, dalam sosialisasi ke masyarakat juga berdampingan dengan APH, sehingga masyarakat bisa sadar dan mengerti bahwa ada aturan yang harus dipatuhi serta ada konsekuensi hukum apabila aturan tersebut dilanggar,” ujar Ardianto, Selasa (11/8/2026).
Ia menjelaskan, praktik penangkapan ikan menggunakan setrum, bahan beracun, bahan peledak, obat bius atau alat tangkap yang merusak tidak hanya mengancam ikan dewasa. Cara tersebut juga dapat mengganggu keberadaan ikan kecil, bibit ikan dan habitat perairan.
“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui bahwa menangkap ikan dengan cara tertentu itu dilarang, tetapi tidak memahami mengapa dilarang dan apa konsekuensinya. Karena itu, sosialisasi harus memberikan pemahaman yang utuh, termasuk dari sisi hukum,” jelasnya.
Ardianto mengatakan, pendekatan edukasi penting dilakukan sebelum persoalan masuk pada tahap penindakan. Dengan mendapatkan penjelasan langsung dari APH, masyarakat diharapkan memahami batasan kegiatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang.
“Dengan adanya APH, masyarakat bisa mendapatkan penjelasan langsung mengenai aturan dan konsekuensi hukumnya. Ini bukan hanya soal penindakan, tetapi bagaimana masyarakat sejak awal memahami dan menaati aturan,” katanya.
Di sisi lain, ia mendorong pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan di sejumlah sungai dan perairan Barito Utara dilakukan secara konsisten. Menurutnya, pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat untuk menjaga sumber daya perikanan.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. DKPP, APH dan masyarakat harus bersama-sama menjaga sungai. Kalau semua terlibat, saya yakin kesadaran masyarakat untuk menjaga sumber daya ikan akan semakin baik,” ujarnya.
Ia menambahkan, kelestarian sungai harus menjadi perhatian bersama karena keberadaan ikan tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari sumber penghidupan masyarakat.
“Kalau sungai kita jaga, ikan akan tetap ada. Jangan hanya mengambil hasilnya, tetapi habitatnya juga harus kita pelihara. Ini tanggung jawab kita bersama untuk menjaga sumber daya perikanan Barito Utara,” pungkasnya. (red)
