Borneohits.com – Ketua DPRD Barito Utara (Barut), Hj. Mery Rukaini, menegaskan bahwa pelantikan empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) oleh Bupati H. Shalahuddin merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
Ia menyebut pengisian jabatan tersebut bukan sekadar memenuhi formasi, tetapi memastikan birokrasi berjalan efektif dan profesional.
Mery menilai keputusan pemerintah menunda pelantikan tiga jabatan lainnya karena belum memenuhi kelengkapan syarat mencerminkan komitmen terhadap ketelitian dan kepatuhan prosedur.
“Pelantikan ini bukan rotasi, tetapi pengisian jabatan yang sebelumnya kosong. Dan keputusan menunda tiga jabatan lain merupakan langkah tepat. Pemerintah daerah menunjukkan bahwa mereka mengutamakan tertib administrasi serta memastikan pejabat yang terpilih benar-benar kompeten,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).
Ia menekankan bahwa kekosongan jabatan strategis dapat berdampak pada pelayanan publik. Oleh karena itu, pengisian formasi yang tepat diperlukan untuk menjaga kelancaran kerja pemerintahan.
“Roda pemerintahan harus terus berjalan. Pengisian jabatan yang tepat akan memastikan layanan kepada masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.
Terkait tiga jabatan yang masih berproses, Mery mendukung rencana pelaksanaan Job Fit pada awal Desember 2025 sebagai mekanisme penilaian kompetensi aparatur.
“Job Fit harus menjadi standar. Kita ingin memastikan setiap pejabat yang ditempatkan benar-benar punya kemampuan untuk menjawab tantangan pembangunan,” tambahnya.
Empat pejabat yang dilantik yaitu Ismail Marzuki sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Bahrum F. Girsang sebagai Asisten II, Junaidi sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, serta H. Adi Hariadi sebagai Kepala Dinas Pertanian.
Mery berharap mereka segera menunjukkan kinerja signifikan.
“Jabatan yang mereka emban sangat strategis. Kami mendorong mereka untuk langsung bekerja cepat, meningkatkan kualitas layanan, dan mendukung program prioritas daerah,” ujarnya.
Mery menyatakan bahwa DPRD sejalan dengan target Bupati Shalahuddin yang ingin menjadikan tahun pertama pemerintahan sebagai pondasi akselerasi pembangunan. Sinergi antarlembaga, menurutnya, menjadi faktor kunci.
“Sinergi eksekutif dan legislatif adalah kunci. DPRD akan memastikan pembangunan berjalan cepat, tepat, dan benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya. (red)
