Beranda » Berita » Eksekutif » Pemko Palangka Raya » Pemko Palangka Raya Mantapkan Kajian Sosial WFC Flamboyan Bawah

Pemko Palangka Raya Mantapkan Kajian Sosial WFC Flamboyan Bawah

D1fad155 0175 481d 927b 0a9a2ebcd6ca 1050x525

Borneohits.com – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya terus mematangkan rencana pembangunan Water Front City (WFC) di kawasan Flamboyan Bawah.

Upaya tersebut kembali ditegaskan melalui Seminar Akhir Kajian Aspek Sosial yang dibuka secara resmi oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, di Aula Rahan Pumpung Hapakat, Kantor Bapperida Kota Palangka Raya, Jumat (3/10/2025).

Seminar ini menjadi tahap akhir dari kajian yang dikerjakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas PGRI Palangka Raya sebagai mitra akademis.

Membacakan sambutan Wali Kota Palangka Raya, Arbert Tombak menekankan bahwa pembangunan WFC bukan semata pekerjaan infrastruktur.

Pemerintah melihatnya sebagai pembangunan kawasan yang harus berpijak pada nilai sosial, budaya, dan lingkungan serta merepresentasikan identitas masyarakat Dayak dan kemajemukan Kota Palangka Raya.

Pemko Palangka Raya Raih Predikat SAKIP BB dan Penghargaan WBK

“Dipilihnya kawasan Flamboyan Bawah karena memiliki nilai historis dan potensi besar untuk menjadi ikon kota berbasis sungai. Namun di sisi lain, wilayah ini juga menghadapi tantangan sosial yang cukup kompleks,” ucap Arbert.

Ia menjelaskan bahwa tantangan tersebut berkaitan dengan permukiman, mata pencaharian masyarakat, serta potensi relokasi dan perubahan struktur sosial yang memerlukan penanganan hati-hati dan terukur.

“Oleh karena itu, kajian aspek sosial yang hari ini kita seminarkan menjadi dasar penting dalam merumuskan perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Arbert berharap kajian tersebut dapat menjadi pedoman agar pembangunan WFC tidak hanya menata wajah kota, tetapi juga memperkuat identitas budaya, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Flamboyan Bawah.

Seminar ini diikuti oleh perwakilan dari 27 instansi, meliputi perangkat daerah, camat, lurah, tokoh adat, serta akademisi Universitas PGRI yang terlibat dalam penyusunan kajian. (red)

Sepanjang 2025, Pemko Palangka Raya Tuntaskan Infrastruktur Permukiman