Borneohits.com – Meski berhasil mempertahankan posisi sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Kalimantan Tengah, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menilai masih ada pekerjaan besar yang harus dituntaskan, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan dan akses pekerjaan bagi warga berpenghasilan rendah.
Hal ini disampaikan Wali Kota Palangka Raya melalui Wakil Wali Kota, Achmad Zaini, Senin (24/11/2025).
Zaini mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan Kota Palangka Raya pada 2025 berada di angka 3,62 persen, menempatkan kota ini di posisi kedua terendah setelah Kabupaten Lamandau.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari sejumlah program yang telah berjalan efektif.
“Alhamdulillah, dengan kondisi ini kita melihat kerja tim pengendalian kemiskinan berjalan cukup baik. Penurunan ini salah satunya berkat inovasi dan intervensi melalui berbagai program,” ujar Zaini.
Ia menjelaskan, program bantuan sosial, gerakan pangan murah, hingga dukungan untuk pelaku UMKM menjadi faktor penting dalam penurunan angka kemiskinan.
Pemerintah juga meluncurkan aplikasi informasi lowongan kerja melalui Dinas Tenaga Kerja untuk memudahkan masyarakat mengakses peluang kerja.
Meski demikian, Zaini menilai tantangan utama masih berada pada sektor sumber daya manusia. Data menunjukkan bahwa 54,41 persen penduduk miskin hanya berpendidikan SD atau SMP, sementara 54,78 persen tidak memiliki pekerjaan.
Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya upaya besar pada sektor pendidikan.
Untuk itu, Pemerintah Kota Palangka Raya terus mendorong peningkatan lama sekolah, akses pelatihan keterampilan, dan penguatan layanan pendidikan bagi masyarakat prasejahtera, termasuk pendirian Sekolah Rakyat.
“Tak hanya itu, sejumlah program berbasis kesejahteraan ekonomi masyarakat juga terus berjalan, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menyediakan bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, hingga bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan,” tuturnya.
Zaini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial, melainkan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Pemerintah berharap kombinasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi dapat semakin memperkuat ketahanan masyarakat. (red)
