Borneohits.com – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara (Barut) Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp117,7 miliar menjadi perhatian serius Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD.
Dalam Rapat Paripurna, juru bicara Fraksi PKB, Suhendra, menekankan bahwa pengelolaan defisit harus dilakukan secara realistis dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan beban fiskal jangka panjang.
Fraksi PKB meminta pemerintah daerah melakukan penghematan dengan memangkas belanja tidak prioritas, kegiatan seremonial, serta program-program yang dinilai tidak produktif.
Menurut PKB, pembiayaan defisit hanya layak digunakan untuk sektor yang memberi nilai tambah nyata, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Tidak hanya itu, ketergantungan Barut terhadap dana transfer pusat juga menjadi sorotan. PKB mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perbaikan tata kelola pajak, digitalisasi layanan, dan pemanfaatan potensi sektor pertambangan, perkebunan, serta jasa.
“Meski demikian, Fraksi PKB menegaskan bahwa kebijakan intensifikasi pajak harus dilakukan secara selektif agar tidak memberatkan UMKM,” kata Suhendra, pada rapat paripurna, Jumat (21/11/2025).
Dalam hal belanja, PKB meminta agar anggaran diarahkan pada program yang berdampak langsung ke masyarakat. Prioritas meliputi peningkatan sarana pendidikan dan kualitas guru, penguatan layanan kesehatan melalui Puskesmas, Pustu, RSUD, serta transparansi dalam pengadaan obat dan alat kesehatan.
PKB juga menekankan pembangunan jalan antar desa dan kecamatan, terutama wilayah pedalaman seperti Teweh Selatan, Lahei, dan Gunung Purei.
Fraksi PKB turut mendorong penguatan UMKM, petani, pekebun, dan nelayan sungai, serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Untuk sektor pertambangan, PKB menuntut perusahaan memenuhi kewajiban CSR, reklamasi lahan, kontribusi PAD, serta penanganan kerusakan jalan dan dampak lingkungan.
Suhendra juga menegaskan bahwa seluruh Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD harus diakomodasi dalam RAPBD 2026, termasuk program infrastruktur kecil, pemberdayaan ekonomi rakyat, bantuan sarana-prasarana desa, dan penguatan UMKM.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho Allah SWT, Fraksi PKB siap membahas Raperda APBD 2026 pada rapat gabungan komisi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara,” pungkas Suhendra. (red)
