Borneohits.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara (Barut) menyoroti sejumlah isu strategis dalam pembahasan Raperda APBD 2026, terutama terkait defisit anggaran dan pembangunan infrastruktur yang dinilai belum optimal.
Sorotan tersebut disampaikan juru bicara fraksi, Naruk Saritani, dalam Rapat Paripurna DPRD, Jumat (21/11/2025).
Dalam penyampaiannya, Naruk menegaskan bahwa fraksinya menerima Raperda APBD 2026 untuk dibahas lebih mendalam. Namun, ia mengingatkan agar arah pembangunan tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan menilai peningkatan PAD menjadi kunci penguatan fiskal daerah.
Naruk menekankan perlunya optimalisasi aset, pengembangan BUMD, serta inovasi layanan publik berbasis digital guna menjawab kebutuhan zaman.
“Masyarakat kini berada di era digital, sehingga layanan publik harus mudah diakses dan memberi manfaat nyata,” katanya.
Fraksi juga meminta agar RAPBD 2026 tetap sinkron dengan RPJMD 2025–2029.
Naruk menyebut pembangunan daerah harus realistis dan kebijakan anggaran harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan sosial, serta perbaikan infrastruktur.
Sektor infrastruktur disebut masih menyisakan banyak pekerjaan rumah, terutama kondisi jalan yang belum merata.
Fraksi mendesak agar anggaran pemeliharaan direncanakan dengan tepat agar kerusakan tidak semakin meluas.
Dalam rancangan APBD 2026, Barut diproyeksikan mengalami defisit sekitar 3,75 persen. Menyikapi hal itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah memastikan sumber pembiayaan dikelola dengan hati-hati agar tidak membebani keuangan di masa datang.
Menutup pandangannya, Naruk menegaskan pentingnya nilai transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran.
Ia juga menyoroti prioritas terhadap kelompok rentan mulai dari petani, pelaku UMKM, perempuan, hingga anak-anak.
“Program pemerintah dalam APBD 2026 harus benar-benar direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (red)
