Borneohits.com – Upaya memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Barut mendapat dukungan kuat dari DPRD Barito Utara (Barut).
Hal ini ditegaskan Anggota DPRD Barut, Naruk Saritani, saat menghadiri Gathering Badan Usaha 2025 yang diselenggarakan BPJS Kesehatan Cabang Muara Teweh di Balai Antang, Senin (20/10/2025).
Kegiatan yang mempertemukan pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta para pelaku usaha ini dinilai menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dalam penguatan perlindungan kesehatan pekerja.
Naruk menyebut peran badan usaha sebagai elemen strategis yang menentukan keberhasilan program JKN di Barut.
“Gathering ini bukan sekadar forum sosialisasi, tapi ruang konsolidasi tanggung jawab moral dan hukum dunia usaha dalam menjamin kesehatan pekerjanya. Saya apresiasi BPJS dan seluruh pihak yang mendorong kolaborasi ini,” ujarnya.
Menurut Naruk, DPRD Barut memandang keikutsertaan pekerja dalam JKN sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang tidak boleh diabaikan.
Ia menekankan pentingnya kesadaran perusahaan untuk memastikan seluruh tenaga kerjanya mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak.
“Tenaga kerja yang sehat akan bekerja dengan produktif. Memberikan mereka perlindungan kesehatan adalah investasi, bukan beban,” tegasnya.
Naruk juga menyoroti masih rendahnya kepesertaan pekerja dari sektor UMKM. Ia meminta agar BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah memperkuat edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha kecil agar memahami kewajibannya.
Ia berharap kegiatan ini dilakukan secara rutin dan tidak berhenti sebagai agenda tahunan tanpa tindak lanjut.
Menurutnya, DPRD Barut siap terlibat dalam pengawasan dan mendorong kebijakan yang memperkuat perlindungan sosial pekerja di seluruh sektor usaha.
“Kita harapkan kegiatan ini tidak hanya jadi seremonial tahunan, tapi benar-benar mendorong peningkatan kepesertaan JKN, terutama dari UMKM yang masih belum tersentuh,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM Barut, HM Mastur, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung percepatan kepesertaan JKN.
Menurutnya, perlindungan kesehatan pekerja juga memberi dampak positif pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“JKN bukan hanya jaminan medis, tapi juga jaminan produktivitas. Tenaga kerja yang terlindungi akan bekerja lebih tenang, dan itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Mastur.
Dengan dukungan legislatif, eksekutif, dan sektor usaha, program JKN di Barut diharapkan semakin inklusif dan mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi para pekerja, termasuk di sektor informal dan pelaku usaha mikro. (red)
