Borneohits.com – DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat untuk memperketat parameter teknis dalam penanganan longsor di anak Sungai Bengaris RT 29, Kelurahan Lanjas.
Karakteristik lanskap tanah yang labil dan bercampur batuan jawung di lokasi tersebut dinilai memerlukan kepastian kualitas desain konstruksi yang matang guna menghindari risiko gagal struktur di kemudian hari.
Anggota DPRD Barito Utara, Gun Sriwitanto, menegaskan bahwa proyek kedaruratan yang sedang berjalan di bantaran sungai tersebut tidak boleh mengabaikan standar baku teknik sipil demi mengejar durasi waktu pengerjaan.
Menurutnya, ketepatan kalkulasi beban dan material menjadi harga mati untuk menjamin keselamatan warga sekitar.
“Respons cepat memang penting, tetapi kualitas pekerjaan harus jadi prioritas utama. Jangan sampai penanganan yang dilakukan justru menimbulkan masalah baru,” ujar Gun Sriwitanto, Kamis (2/4/20256).
Gun menyoroti bahwa progres fisik di lapangan saat ini masih dalam tahapan pengerjaan sebatas pondasi bawah.
Oleh sebab itu, jajaran fungsional jalan dan jembatan/sumber daya air Dinas PUPR dituntut memastikan kesesuaian struktur tersebut dengan cetak biru (blueprint) desain konstruksi yang semestinya, termasuk mempertimbangkan opsi penggunaan komparasi struktur beton berbentuk letter U.
“Kalau hanya pondasi tanpa perhitungan matang, apalagi tidak sesuai desain, tentu berisiko. Ini yang harus menjadi perhatian serius,” tegas legislator dari PPP ini.
Guna mengantisipasi deviasi teknis, Gun mengungkapkan dirinya telah membuka jalur komunikasi instruktif dengan Kepala Dinas PUPR Barito Utara.
Ia mendorong manajemen dinas teknis segera melakukan peninjauan ulang (mutual check) secara langsung ke lokasi mitigasi bencana untuk menguji kelayakan mutu pengerjaan yang sedang berjalan.
“Ada ruang evaluasi, dan ini harus dimanfaatkan agar hasilnya benar-benar maksimal,” katanya.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa kondisi struktur geologi tanah di anak Sungai Bengaris yang sangat labil dan didominasi batuan jawung memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap pergeseran massa tanah (erosi fluvial).
Model tanah spesifik seperti ini dinilai tidak dapat ditangani dengan metode konstruksi konvensional yang asal-asalan tanpa penguatan dinding penahan tanah yang kokoh.
“Kalau tidak ditangani dengan benar, potensi longsor ulang sangat besar. Ini menyangkut keselamatan masyarakat,” jelas Gun.
Melalui penekanan pada aspek mitigasi bencana berbasis geologi ini, lembaga legislatif berkomitmen akan terus melakukan pengawasan melekat (monitoring) terhadap jalannya realisasi fisik proyek pertahanan tebing sungai tersebut.
Langkah pengawasan diperketat agar infrastruktur yang dibangun menggunakan dana publik tidak terkesan asal-asalan, melainkan mampu memberikan proteksi dan perlindungan jangka panjang (long-term protection) bagi pemukiman warga Lanjas.
“Apresiasi tetap ada, tapi pengawasan juga harus diperketat. Tujuannya agar hasil pekerjaan benar-benar berkualitas dan aman,” pungkas Gun Sriwitanto. (red)
