Borneohits.com – Ketua DPRD Barito Utara (Barut), Hj. Mery Rukaini, menegaskan komitmen lembaga parlemen untuk memperketat fungsi pengawasan terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Meskipun Pemerintah Kabupaten Barito Utara kembali sukses mengamankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya, Mery menekankan bahwa perhatian utama pasca-penyerahan LHP LKPD Tahun Anggaran 2025 adalah kepatuhan terhadap catatan dan rekomendasi dari auditor negara tersebut.
Ia menilai, setiap lembar rekomendasi yang dikeluarkan BPK wajib dipandang sebagai instrumen krusial dan evaluasi serius untuk membenahi celah sistem pengelolaan keuangan, serta mengatrol mutu tata kelola pemerintahan daerah agar semakin rigid.
“Kami akan memastikan rekomendasi yang diberikan BPK menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. Pengawasan DPRD akan terus dilakukan agar setiap catatan hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara maksimal,” tegas Mery Rukaini di Palangka Raya, Jumat (19/6/2026).
Sebagai representasi lembaga legislatif yang memegang mandat pengawasan anggaran, DPRD Barito Utara, tegas Srikandi Partai Demokrat ini memastikan akan mengawal proses pemenuhan rekomendasi tersebut agar rampung tepat waktu sesuai dengan koridor regulasi perundang-undangan yang berlaku.
Langkah pengawasan dinilai penting untuk menjamin bahwa di balik status opini WTP yang diraih secara beruntun, kualitas belanja daerah tetap terjaga efektivitasnya, transparan, bersih dari penyimpangan, serta berdaya guna penuh bagi eskalasi kesejahteraan masyarakat di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan. (red)

