Borneohits.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara mendesak pemerintah daerah setempat untuk mengoptimalkan kanal digital pengaduan pelayanan publik.
Integritas sistem layanan pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional melalui aplikasi SP4N LAPOR diingatkan agar tidak sekadar menjadi formalitas birokrasi, melainkan harus benar-benar responsif dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.
Anggota DPRD Barito Utara, Rosi Wahyuni, menegaskan bahwa transformasi digital berupa sistem pengaduan publik seperti SP4N LAPOR wajib berjalan beriringan dengan kinerja nyata dan eksekusi taktis dari instansi terkait di lapangan.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah daerah dipertaruhkan dalam pengelolaan platform ini.
“Jangan sampai SP4N LAPOR hanya menjadi pelengkap administrasi. Yang terpenting adalah bagaimana laporan masyarakat bisa cepat ditindaklanjuti dan diselesaikan,” ujar Rosi Wahyuni saat memberikan keterangan di Muara Teweh, Kamis (2/4/2026).
Rosi memaparkan, sistem pengaduan terintegrasi nasional tersebut memiliki peran sosiostratejik yang sangat besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Barito Utara.
Namun, lompatan teknologi itu hanya dapat membuahkan hasil nyata jika ditopang oleh komitmen kuat dari jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merespons aduan warga.
Lebih lanjut, legislator Barito Utara ini memberikan atensi khusus pada aspek kecepatan (speed) dan ketepatan (accuracy) penanganan laporan.
Terutama, aduan-aduan krusial yang bersentuhan langsung dengan sektor pelayanan dasar masyarakat, seperti kerusakan infrastruktur jalan, sengkarut administrasi kependudukan, hingga buruknya fasilitas umum.
“Respons yang lambat justru akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, OPD harus serius menjadikan laporan sebagai bahan evaluasi,” tegas Rosi secara lugas.
Kendati menuntut pembenahan di internal birokrasi pemkab, Rosi tetap mendorong masyarakat luas di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan untuk aktif mengambil peran pengawasan publik.
Warga diminta tidak ragu memanfaatkan berbagai kanal multiplatform SP4N LAPOR yang telah disediakan pemerintah, mulai dari situs resmi, layanan SMS shortcode 1708, hingga aplikasi mobile.
Sinergi sosiopolitik yang seimbang antara masyarakat yang partisipatif dan jajaran birokrasi yang cekatan dinilai menjadi kunci utama dalam mendongkrak potret mutu pelayanan publik di daerah.
“Kalau masyarakat aktif melapor dan pemerintah cepat merespons, maka perbaikan pelayanan akan lebih mudah terwujud,” tambahnya.
DPRD Barito Utara berharap platform SP4N LAPOR dapat menjelma menjadi jembatan komunikasi dua arah yang sehat dan solutif antara rakyat dan pemegang kebijakan, bukan sekadar etalase digital tanpa tindak lanjut konkret. (red)
