Borneohits.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Barut) meminta pemerintah daerah setempat untuk mempertebal bentalan ekonomi warga dengan memperkuat berbagai instrumen pengendalian inflasi.
Salah satunya dengan mengintensifkan penetrasi Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di tengah tren tingginya harga komoditas strategis.
Sekretaris Komisi II DPRD Barito Utara, Ardianto, menyatakan bahwa rentetan keluhan masyarakat mengenai lonjakan harga sembako harus segera direspons cepat lewat intervensi riil yang berdampak langsung di lapangan, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
“Operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah perlu terus dilakukan secara rutin agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Ini menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga daya beli masyarakat,” kata Ardianto, Jumat (19/6/2026).
Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, fluktuasi harga bahan pangan saat ini sangat dipengaruhi oleh tingginya ongkos distribusi dan logistik yang terdampak pergerakan harga bahan bakar minyak (BBM). Atas dasar itu, kebijakan penstabilan harga memerlukan sinergi multisektoral dari hulu hingga hilir.
Dalam rangka menahan laju lonjakan yang tidak wajar, Ardianto menyarankan pemerintah daerah untuk mengkaji opsi penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada komoditas tertentu.
Sejalan dengan itu, ia mendesak optimalisasi peran Satgas Pangan dalam memelototi ketersediaan stok guna mengendus dan menindak tegas potensi praktik penimbunan maupun kartel permainan harga.
“Pengawasan harus diperketat agar tidak ada pihak yang memanfaatkan kondisi pasar untuk mencari keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat,” ujar Ardianto.
Selain pengendalian harga secara makro, Komisi II DPRD juga merekomendasikan keberlanjutan jaring pengaman sosial berupa program bantuan pangan yang menyasar langsung masyarakat rentan guna memastikan pemenuhan kebutuhan pokok harian tetap terjaga aman. (red)

