Fraksi PDIP Barut Siap Kawal Perizinan WPR ke DPR RI

Anggota DPRD Barut, H. Taufik Nugraha. (ist)

Borneohits.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat aspirasi masyarakat terkait persoalan status kawasan dan perizinan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Masalah tersebut dinilai masih menjadi hambatan bagi akselerasi pembangunan di daerah setempat.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha, saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah dan sejumlah pihak, terkait WPR di Gedung DPRD Barito Utara, Senin (22/6/2026).

Dalam forum tersebut, Taufik menyatakan bahwa pihaknya siap mendampingi pemerintah daerah serta masyarakat untuk memperjuangkan penyelesaian berbagai hambatan administratif ini hingga ke tingkat pemerintah pusat.

“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan siap kapan saja untuk bersama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nanti akan kita jadwalkan bersama perwakilan masyarakat dan pihak terkait untuk menyampaikan langsung persoalan ini kepada kementerian maupun Komisi XII DPR RI,” tegasnya.

Fraksi Demokrat DPRD Barut Dorong Optimalisasi PAD dan Efisiensi Belanja APBD 2027

Menurut Taufik, percepatan penyelesaian perizinan menjadi langkah yang sangat krusial agar agenda pembangunan dan iklim investasi di Barito Utara tidak terkendala oleh persoalan administrasi yang berlarut-larut.

Secara khusus, ia menyoroti persoalan status kawasan yang hingga kini masih menjadi tantangan klasik bagi daerah. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat sejumlah kawasan yang sejatinya telah dimanfaatkan untuk fasilitas pemerintahan, namun secara administratif masih berstatus kawasan hutan produksi.

“Kondisi seperti ini tentu perlu mendapatkan solusi yang jelas. Jangan sampai berbagai program pembangunan terkendala karena persoalan status kawasan yang belum terselesaikan,” ujarnya.

Taufik berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta elemen masyarakat dapat terus diperkuat agar berbagai hambatan yang ada di lapangan segera mendapatkan jalan keluar.

Menurut legislator dari partai berlambang banteng moncong putih tersebut, perjuangan kolektif ini bertujuan murni untuk memastikan pembangunan di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan berjalan lancar demi kesejahteraan masyarakat.

F-KIR DPRD Barut Ingatkan APBD 2027 Rp3,063 Triliun Harus Berdampak Nyata

“Kita ingin pembangunan berjalan lancar dan masyarakat mendapatkan manfaatnya. Karena itu seluruh pihak harus bersinergi mencari solusi terbaik atas persoalan yang ada,” pungkasnya. (red)