Borneohits.com – Anggota DPRD Barito Utara (Barut), Suparjan Efendi, menekankan pentingnya pemahaman aspek hukum bagi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun Peraturan Desa (Perdes) guna mencegah persoalan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurut dia, penyusunan Perdes tidak boleh dilakukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, melainkan harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, sesuai ketentuan perundang-undangan, serta memperhatikan kebutuhan masyarakat.
“Perdes merupakan produk hukum yang menjadi landasan bagi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat,” katanya, Kamis (5/11/2026).
Oleh karena itu, proses pembentukannya harus dilakukan secara cermat mulai dari penyusunan materi, pembahasan, hingga penetapannya sesuai mekanisme yang berlaku.
Hal tersebut disampaikannya saat menanggapi materi yang dipaparkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Barito Utara R Firmansyah dalam kegiatan Sosialisasi Penyusunan Peraturan Desa di Aula Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat.
Suparjan mengapresiasi penjelasan Kajari yang memberikan pemahaman mengenai dasar hukum, kedudukan, serta mekanisme pembentukan Perdes sebagai bekal penting bagi kepala desa dan BPD dalam menghasilkan produk hukum di tingkat desa.
“Kami mengapresiasi materi yang disampaikan Kajari Barito Utara. Ini sangat bermanfaat bagi kepala desa dan BPD agar semakin memahami bagaimana menyusun Peraturan Desa yang benar, baik dari sisi prosedur maupun substansi hukumnya,” ujarnya.
Ia menekankan, bahwa kepala desa dan BPD harus memiliki pemahaman yang sama dalam setiap proses pembentukan Perdes melalui penguatan komunikasi dan koordinasi agar regulasi yang dihasilkan sesuai aturan.
Selain memperhatikan aspek hukum, Suparjan mengingatkan agar setiap Perdes disusun berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga memiliki manfaat nyata serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
“Jangan sampai ada Perdes yang dibuat tanpa memperhatikan dasar kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, materi yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan ini harus benar-benar dipahami dan diterapkan oleh seluruh kepala desa dan BPD,” tegasnya.
Ia berharap, kegiatan sosialisasi serta pendampingan hukum bagi aparatur desa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyusun regulasi dan menjalankan kewenangannya.
Dengan pemahaman hukum yang baik, ia berharap seluruh desa di Kabupaten Barito Utara mampu menghasilkan Perdes berkualitas, memiliki kepastian hukum, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel. (red)

