Borneohits.com – Tingginya animo masyarakat dalam memadati gerai layanan Eazy Paspor di Kabupaten Barito Utara menjadi sinyal kuat masih lebarnya kesenjangan geografis akses pelayanan administrasi negara di daerah.
Layanan jemput bola (mobile services) dinilai mendesak untuk dirutinkan guna membebaskan masyarakat pedalaman dari beban biaya akomodasi perjalanan dinas luar kota yang tinggi.
Sentimen urgensi tersebut tekonfirmasi sepanjang dua hari pelaksanaan program pada 7–8 April 2026 yang dipusatkan di Kantor Disnakertranskop UKM Barito Utara.
Tercatat, sebanyak 263 warga lokal berbondong-bondong memanfaatkan program kolaborasi taktis antara pemerintah daerah setempat dengan Kantor Imigrasi Non TPI Kelas I Palangka Raya tersebut.
Selama ini, pengurusan dokumen keimigrasian kerap menjadi momok dan tantangan tersendiri bagi warga Barito Utara.
Untuk mendapatkan selembar paspor, warga wajib menempuh perjalanan darat membelah Kalimantan sejauh ratusan kilometer ke ibu kota provinsi yang memakan waktu, biaya, serta tenaga yang tidak sedikit.
Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Ardianto, menilai membeludaknya jumlah pemohon dalam kurun waktu 48 jam tersebut menjadi indikator valid bahwa reformasi pelayanan publik berbasis pendekatan langsung ke akar rumput (direct approach) sudah tidak bisa ditawar lagi.
“Antusiasme masyarakat cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa layanan yang mudah diakses seperti ini memang sangat diperlukan,” ujar Ardianto, Kamis (9/4/2026).
Ardianto menguraikan, dampak positif dari kehadiran unit layanan bergerak keimigrasian ini dirasakan langsung secara multiplikatif.
Manfaat tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga merambah ke sektor produktif seperti mobilitas para pekerja profesional, pelaku usaha, hingga warga yang memiliki kebutuhan darurat medis maupun ibadah ke luar negeri.
Oleh karena itu, legislator Barito Utara ini mendesak otoritas keimigrasian dan kementerian terkait agar program impresif tersebut tidak berhenti sebagai agenda seremonial yang bersifat insidental atau musiman semata.
Pemerintah daerah didorong untuk mengikat kerja sama formal agar pelayanan serupa dapat dijadwalkan secara rutin, berkala, dan merata menjangkau wilayah pelosok kecamatan.
Di lokasi penyerahan dokumen, seluruh rangkaian prosesi Eazy Paspor terpantau berjalan tertib dan akuntabel. Mulai dari fase verifikasi keaslian berkas, pengambilan data biometrik (foto dan sidik jari), hingga sesi wawancara mendalam dijalankan secara ketat sesuai standar prosedur operasional (SOP) keimigrasian nasional.
Langkah konkret ini diakui menjadi model ideal dalam membumikan kehadiran negara di daerah.
Ke depan, konsistensi dan keberlanjutan dari skema pelayanan “jemput bola” semacam ini akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pemerataan keadilan pelayanan administrasi bagi seluruh warga negara, tanpa terkendala sekat-sekat jarak dan wilayah geografis. (red)
