Borneohits.com — Aspek transparansi dan kehati-hatian pembiayaan menjadi perhatian serius Fraksi Aspirasi Rakyat (F-AR) DPRD Barito Utara (Barut) dalam memberikan persetujuan terhadap Raperda APBD 2026.
Anggota Fraksi AR, Wardathun Nur Jamilah, mengapresiasi kebijakan pembiayaan nol rupiah yang diterapkan pemerintah daerah sebagai bentuk kehati-hatian fiskal.
Namun demikian, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tetap terbuka dalam menyampaikan informasi keuangan, termasuk perkembangan SILPA, posisi utang, serta potensi risiko fiskal yang mungkin dihadapi ke depan.
“Menjaga kesehatan fiskal jangka panjang membutuhkan keterbukaan informasi. Transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bentuk penghormatan kepada masyarakat,” tegasnya.
Wardathun berharap APBD 2026 mampu menjadi instrumen penguatan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
“APBD harus menjadi alat untuk memperkuat fondasi pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Itu harapan kami sekaligus komitmen Fraksi Aspirasi Rakyat,” pungkasnya. (red)
