Beranda » Berita » Legislatif » DPRD Barito Utara » Selokan Tersumbat dan Bau di Pasar Pendopo, DPRD Desak Pemkab Barut Bertindak

Selokan Tersumbat dan Bau di Pasar Pendopo, DPRD Desak Pemkab Barut Bertindak

Whatsapp Image 2025 07 31 At 13.31.28 4975a1b0 Scaled
Anggota DPRD Barut dari Fraksi Demokrat, Patih Herman AB

Borneohits.com – Kondisi memprihatinkan di Pasar Pendopo Muara Teweh kembali menuai sorotan. Anggota DPRD Barito Utara (Barut) dari Fraksi Demokrat, Patih Herman AB, angkat bicara menanggapi keluhan para pedagang yang mengaku diabaikan oleh pemerintah daerah.

Masalah utama yang menjadi perhatian adalah buruknya kondisi selokan di area pasar. Parit yang tersumbat dan dipenuhi kotoran tidak hanya menimbulkan bau tidak sedap, tetapi juga menjadi sarang binatang melata seperti ular, sehingga membahayakan keselamatan pedagang maupun pengunjung.

“Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal nyawa dan penghidupan rakyat. Pemerintah daerah jangan tutup mata,” tegas Patih Herman, Rabu (1/10/2025).

Ia menyebut, keluhan tersebut sebenarnya sudah lama disampaikan oleh para pedagang, namun hingga kini belum terlihat langkah nyata dari dinas terkait.

Menurutnya, lambannya respons pemerintah dalam mengelola fasilitas publik sangat disayangkan, apalagi pasar merupakan pusat ekonomi rakyat.

Henny Rosgiaty Rusli Apresiasi Dedikasi Petugas Damkar Barito Utara

“Pasar bukan sekadar tempat jual beli, ini jantung ekonomi masyarakat kecil. Kalau infrastrukturnya dibiarkan rusak dan kotor, siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi musibah?” kritiknya tajam.

Patih mendesak dinas teknis untuk segera turun ke lapangan dan melakukan penanganan konkret, terutama dalam perbaikan sistem drainase serta kebersihan lingkungan pasar.

Ia menegaskan, pembenahan pasar seharusnya menjadi prioritas karena menyangkut kesejahteraan banyak pihak.

Selain itu, Patih juga memastikan DPRD siap mengawal anggaran maupun kebijakan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi pasar. Namun, menurutnya, langkah tersebut harus diimbangi dengan keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti persoalan di lapangan.

“Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Jangan sampai pedagang jadi korban pembiaran,” pungkasnya. (red)

Fraksi KIR DPRD Barut Dorong Program APBD 2026 Segera Direalisasikan