Borneohits.com — Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut), H. Nurul Anwar, mendorong agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dapat dimasukkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2027.
Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut sangat penting sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba, termasuk mengatur koordinasi lintas sektor serta dukungan penganggaran untuk berbagai program P4GN.
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (hearing) antara DPRD Kabupaten Barito Utara bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), organisasi kemasyarakatan, serta relawan antinarkoba di ruang rapat DPRD Barito Utara, Senin (2/11/2026).
Nurul Anwar mengatakan, persoalan narkoba membutuhkan perhatian dan keterlibatan seluruh pihak.
Penanganannya tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus disertai langkah pencegahan, edukasi masyarakat, serta pelayanan rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu yang membutuhkan pemulihan.
Ia menilai, Perda P4GN nantinya dapat menjadi payung hukum untuk memastikan berbagai program penanggulangan narkoba di Barito Utara memiliki arah, mekanisme pelaksanaan, dan dukungan yang jelas.
“Kami di DPRD sangat mendukung apabila Raperda P4GN ini dipersiapkan dan diusulkan untuk segera dibahas. Kebetulan saya juga berada di Bapemperda, sehingga apabila pihak eksekutif aktif menyiapkan materi dan mengajukan usulannya, kami siap ikut mendorong proses pembahasannya,” tegasnya.
Selain mendorong percepatan regulasi tersebut, H. Nurul Anwar juga menyoroti pentingnya penguatan pelayanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba agar masyarakat mengetahui prosedur dan instansi yang dapat dihubungi secara jelas.
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Barito Utara H. Benny Siswanto serta dihadiri jajaran anggota DPRD, Kesbangpol, dan mitra strategis antinarkoba. (red)
