Borneohits.com – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut), Patih Herman AB, menilai langkah taktis Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 menjadi instrumen krusial.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memperkokoh budaya antikorupsi di lingkungan birokrasi pemerintahan maupun dunia pendidikan.
Agenda nasional yang dirangkai dengan peluncuran (launching) buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi tersebut dilaksanakan secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertempat di Aula C Setda Barito Utara, Senin (11/5/2026).
“Kami dari DPRD Barito Utara sangat mendukung langkah pemerintah daerah mengikuti rakor ini, karena pengendalian inflasi menjadi salah satu hal penting yang langsung dirasakan masyarakat, terutama terkait harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat,” kata Patih Herman.
Menurutnya, arsitektur pengendalian inflasi di tingkat daerah memerlukan bantalan sinergi yang kuat antara jajaran eksekutif, legislatif, serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
Hal tersebut diperlukan agar kestabilan harga pasar dan rantai pasok distribusi kebutuhan pokok tetap terjaga dengan aman di tengah dinamika ekonomi global.
Ia menegaskan, koordinasi lintas instansi sektoral harus terus dipertebal, baik dalam memelototi pergerakan distribusi barang, kestabilan harga pasar, maupun ketahanan pangan daerah.
Parlemen Barito Utara, lanjutnya, berkomitmen penuh untuk siap mendukung berbagai program strategis pemerintah daerah yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
Di samping isu makroekonomi, Patih Herman AB juga memberikan apresiasi tinggi atas perilisan buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi. Langkah preventif ini dinilai sangat strategis untuk membentuk kepribadian dan karakter generasi muda yang berintegritas tinggi sejak usia dini.
Menurut legislator tersebut, pendidikan antikorupsi harus diintegrasikan menjadi bagian vital dalam membangun mentalitas dan karakter generasi penerus bangsa.
Hal ini ditujukan agar iklim budaya jujur serta prinsip transparansi semakin berakar kuat, baik di lingkungan institusi pendidikan maupun di tubuh birokrasi pemerintahan daerah.
Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2026 ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri dan diikuti secara serentak oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia via Zoom Meeting.
Di Kabupaten Barito Utara, jalannya rakor diikuti secara khidmat oleh Sekretaris Daerah Drs. Muhlis didampingi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian M. Mastur, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan H. Siswandoyo, serta jajaran kepala dinas teknis terkait lainnya. (red)
