Borneohits.com – Evaluasi pelaksanaan Pilkada 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Barito Utara (Barut) menjadi ajang refleksi kritis terhadap sejumlah persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pesta demokrasi daerah.
Dalam forum tersebut, Anggota DPRD Barut, Jiham Nur, menyampaikan kritik tajam terkait masih lemahnya akurasi data pemilih serta kurang optimalnya pengawasan di berbagai tahapan pemilu.
Kegiatan yang dikemas dalam bentuk evaluasi dan Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) 2025 itu berlangsung di Aula Bappedarida, Rabu (1/10/2025), dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Bawaslu, Kesbangpol, Disdukcapil, organisasi masyarakat, mahasiswa, perwakilan partai politik, serta media.
Menurut Jiham, keberhasilan Pilkada tidak bisa hanya diukur dari lancarnya proses pemungutan suara. Keberhasilan sejati, kata dia, terletak pada kevalidan data pemilih serta kesiapan logistik yang sering kali menjadi sumber masalah teknis di lapangan.
“Jangan sampai warga yang punya hak suara justru tidak terdata, atau malah data tidak valid masih digunakan. Ini mencederai asas keadilan pemilu,” ujarnya dengan nada serius.
Politisi dari Partai Demokrat itu menilai, pengawasan yang lebih ketat dan kolaboratif sangat dibutuhkan di setiap tahapan, mulai dari pemutakhiran data, distribusi logistik, hingga edukasi publik.
Ia juga mendorong agar masyarakat dan media berperan aktif sebagai bagian dari kontrol sosial untuk menjaga integritas pemilu.
“Pemutakhiran data pemilih bukan hanya tugas KPU. Ini tugas kolektif yang harus melibatkan Disdukcapil, pemerintah desa, dan masyarakat sendiri,” tambahnya.
Lebih jauh, Jiham menegaskan bahwa forum evaluasi tidak boleh berhenti hanya pada penyampaian laporan dan catatan. Ia mendesak agar hasil pembahasan ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang konkret guna memperkuat sinergi antarinstansi.
“Pilkada ini menjadi cermin kualitas demokrasi kita. Kalau data kacau dan pengawasan lemah, maka legitimasi hasilnya bisa dipertanyakan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Barito Utara, Siska Dewi Lestari, dalam sambutannya mengapresiasi masukan dari seluruh peserta. Ia mengakui bahwa perbaikan sistem dan tata kelola pemilu menjadi bagian penting pasca-Pilkada.
“Tugas kami belum selesai meski tahapan Pilkada telah berakhir. Justru di sinilah proses perbaikan dimulai,” kata Siska.
Forum tersebut diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat integritas demokrasi lokal melalui data pemilih yang akurat, pengawasan yang efektif, dan partisipasi publik yang lebih luas. (red)
