Borneohits.com — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Barito Utara (Barut) menilai APBD 2026 harus disusun dengan strategi agresif untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah di tengah pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Sikap tersebut disampaikan anggota Fraksi PKB, Permana Setiawan, dalam rapat paripurna DPRD, Senin (1/12/2025).
Menurut Permana, tekanan fiskal yang semakin nyata menuntut pemerintah daerah tidak lagi bergantung pada transfer pusat.
APBD 2026, kata dia, harus menjadi instrumen utama untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan ketahanan ekonomi daerah.
“APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi alat strategis agar daerah mampu bertahan dan berkembang meski ruang fiskal semakin terbatas,” ujarnya.
Fraksi PKB menekankan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci utama.
Selain itu, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga harus dibenahi secara serius agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap keuangan daerah.
“BUMD wajib dikelola secara profesional. Mereka harus menjadi penggerak ekonomi dan penopang keuangan daerah, bukan justru menjadi beban,” tegasnya.
Menurut PKB, langkah penguatan PAD dan BUMD harus disertai perencanaan matang agar APBD 2026 benar-benar mencerminkan kemandirian ekonomi Barito Utara di tengah tantangan fiskal nasional. (red)
