Borneohits.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara (Barut) mulai membangun strategi komunikasi lintas sektor guna mempercepat proses pengajuan revisi kawasan hutan yang selama ini dinilai masih terkendala birokrasi.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara, H. Taufik Nugraha, mengatakan langkah tersebut dilakukan dengan menjalin komunikasi bersama rekan separtai di DPR RI agar aspirasi masyarakat Barito Utara dapat dikawal langsung di tingkat nasional.
“Isu ini harus ditarik ke level nasional agar menjadi prioritas. Kami memanfaatkan jaringan partai untuk memastikan suara warga Barito Utara terdengar di Senayan,” ujar Taufik, Kamis (15/1/2026).
Selain membangun komunikasi dengan DPR RI, Fraksi PDIP juga mendorong sinergi yang lebih kuat antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Menurut Taufik, keselarasan data antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi menjadi hal yang sangat penting dalam proses pengajuan revisi kawasan hutan, mengingat kewenangan penetapan kawasan hutan berada di pemerintah pusat.
Ia menilai pendekatan yang dilakukan secara komprehensif tersebut dapat memberikan hasil positif karena ada kemauan politik dari berbagai pihak untuk menata kembali kawasan hutan demi kepentingan masyarakat.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Ini adalah kerja kolektif antara daerah, provinsi, dan pusat untuk menyelesaikan masalah klasik yang sudah berlarut-larut ini,” tambahnya.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Barito Utara berharap langkah komunikasi lintas sektor tersebut dapat mempercepat proses revisi kawasan hutan sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang selama ini terdampak. (red)
