Borneohits.com — Keterhubungan antarwilayah di Kabupaten Barito Utara (Barut) kembali menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan DPRD setempat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026.
Sorotan tersebut disampaikan oleh H. Suparjan Efendi saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Barito Utara, Jumat kemarin.
Dalam pandangan Fraksi PDI Perjuangan, persoalan konektivitas yang belum merata masih menjadi salah satu tantangan utama dalam mendorong pembangunan daerah yang berkeadilan.
Kondisi geografis Barito Utara yang luas serta wilayah yang terpencar menjadikan ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan sebagai faktor krusial bagi kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian.
Suparjan menegaskan bahwa ketimpangan pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak pada terbatasnya akses masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap distribusi barang dan jasa.
Hal tersebut, menurutnya, turut memengaruhi stabilitas pasokan pangan serta meningkatkan beban biaya logistik, terutama di sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat lokal.
“Pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya terpusat di ibukota kabupaten. Kebutuhan dasar masyarakat di desa maupun wilayah terpencil harus mendapat perhatian yang sama,” ujarnya, Senin (1/12/2025).
Selain persoalan konektivitas, Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya ketepatan waktu pelaksanaan seluruh program yang tertuang dalam APBD 2026.
Menurut Suparjan, perencanaan yang baik harus diiringi dengan pelaksanaan yang tepat sasaran dan efisien agar hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Efisiensi penggunaan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan infrastruktur menjadi catatan penting yang diminta fraksi kepada pemerintah daerah.
Hal ini dinilai sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang mengharapkan dampak nyata dari setiap kebijakan anggaran yang ditetapkan.
Dalam kesempatan tersebut, Suparjan juga menyampaikan harapan Fraksi PDI Perjuangan kepada Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara terpilih agar mampu menghadirkan pola kerja baru yang lebih progresif dan responsif terhadap kebutuhan warga di seluruh kecamatan.
Ia menilai APBD 2026 harus dijadikan momentum untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Dengan mempertimbangkan kondisi geografis Barito Utara yang luas dan beragam, Fraksi PDI Perjuangan berharap APBD 2026 mampu mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan persetujuan terhadap Raperda APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan sejumlah catatan strategis sebagai bahan perhatian pemerintah daerah ke depan.
“Kami ingin anggaran ini benar-benar memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Barito Utara,” tutup Suparjan Efendi. (red)
