Borneohits.com — Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) menyoroti sejumlah sektor pelayanan publik yang dinilai masih lemah dan perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Barito Utara, H. Tajeri, dalam pendapat akhir fraksi pada Rapat Paripurna DPRD, Senin (1/12/2025).
Di sektor pendidikan, F-KIR menilai perbaikan fasilitas sekolah berjalan terlalu lamban.
Tajeri menyebut masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar, baik dari kondisi ruang kelas maupun sarana penunjang pembelajaran.
Ia bahkan mengungkapkan adanya sekolah yang hanya melaksanakan kegiatan belajar mengajar selama dua jam per hari akibat keterbatasan fasilitas.
“Bagaimana mutu pendidikan kita mau meningkat kalau fasilitas dan pengelolaannya saja seperti ini?” katanya.
Tajeri meminta Dinas Pendidikan segera memprioritaskan perbaikan sekolah, termasuk rumah guru dan penjaga sekolah yang dinilai sudah tidak layak huni.
Sementara di sektor kesehatan, F-KIR menyoroti masih adanya Puskesmas tanpa dokter, fasilitas yang kurang memadai, serta Puskesmas Pembantu (Pustu) yang jarang beroperasi.
Kondisi tersebut dinilai menghambat pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.
“Masih ada Puskesmas tanpa dokter, ruangan panas, fasilitas terbatas. Bahkan sebagian Pustu jarang buka,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, F-KIR merekomendasikan agar pemerintah daerah berinvestasi pada pengembangan sumber daya manusia kesehatan, termasuk menugaskan dokter umum untuk menempuh pendidikan spesialis dengan skema kontrak kerja yang jelas.
Selain itu, F-KIR juga mendesak Dinas PUPR agar lebih cepat merespons laporan kerusakan jalan dan jembatan yang selama ini dinilai lamban ditangani.
Di sektor pertanian, fraksi mencatat keluhan petani terkait kelangkaan pupuk, tingginya harga, serta kebutuhan bibit unggul yang belum teratasi secara optimal.
Tak hanya itu, Tajeri juga menyinggung keberadaan Rumah Potong Hewan (RPH) yang telah lama dibangun namun belum difungsikan.
Menurutnya, fasilitas tersebut seharusnya sudah mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melalui berbagai catatan tersebut, F-KIR berharap APBD 2026 dapat dijalankan secara lebih serius dan terarah, sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Barito Utara. (red)
