Borneohits.com — Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar beberapa waktu lalu.
Meski demikian, fraksi menekankan agar pelaksanaan anggaran benar-benar diarahkan pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Barito Utara.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Jiham Nur, saat membacakan pendapat akhir fraksi di hadapan pimpinan DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Muara Teweh, Sekretaris Daerah, serta kepala perangkat daerah.
Menurut Jiham Nur, persetujuan Raperda APBD 2026 diberikan setelah melalui pembahasan yang cermat antara legislatif dan eksekutif.
Namun, Fraksi Demokrat menilai masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama terkait ketimpangan antarwilayah.
Ia menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan penghubung antar kecamatan, agar mobilitas masyarakat dan distribusi hasil ekonomi dapat berjalan lebih lancar.
“APBD 2026 harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Barito Utara. Masih banyak sektor yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah,” tegas Jiham Nur.
Fraksi Demokrat berharap kebijakan anggaran ke depan tidak hanya berfokus pada wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau desa-desa dan daerah terpencil.
Dengan demikian, APBD 2026 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan di Kabupaten Barito Utara. (red)
