Bornoehits.com – Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Barito Utara (Barut) mengeluarkan peringatan keras terkait kondisi fiskal daerah yang dinilai berpotensi memasuki zona berisiko tinggi.
Hal itu disampaikan menyusul pemaparan struktur keuangan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2025 yang menunjukkan kombinasi penurunan pendapatan dan lonjakan besar pada belanja daerah.
Melalui juru bicaranya, Hj Sri Neni Trianawati, F-KIR menyoroti adanya ketidakseimbangan yang cukup mencolok dalam pidato paripurna Pj. Bupati. Salah satu catatan terbesar berada pada sisi defisit yang melonjak hampir lima kali lipat dari rancangan sebelumnya.
“Defisit melonjak drastis dari Rp99,8 miliar menjadi Rp485,2 miliar. Ini bukan kenaikan biasa ini lonjakan tajam yang harus dijelaskan secara transparan, terutama terkait sumber pembiayaannya,” tegas Sri Neni dalam forum paripurna, baru-baru ini.
Selain defisit, F-KIR juga menyoroti turunnya Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp85 miliar, dari Rp2,909 triliun menjadi Rp2,824 triliun.
Menurut fraksi, kondisi ini dapat berdampak pada kelancaran program pembangunan yang selama ini menjadi prioritas daerah.
“Kami meminta penjelasan konkret: kenapa dana transfer menurun, dan bagaimana pemerintah daerah menyiasatinya agar program prioritas tidak dikorbankan?” ujarnya.
Di sisi lain, belanja daerah justru meningkat cukup signifikan dari Rp3,116 triliun menjadi Rp3,460 triliun atau naik sekitar 11 persen.
F-KIR menilai kenaikan tersebut perlu dijelaskan secara rasional, terutama menyangkut efektivitas pemanfaatannya.
“Fraksi ingin memastikan bahwa lonjakan belanja ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi benar-benar dialokasikan untuk sektor strategis dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat,” tambahnya.
Fraksi F-KIR menilai kombinasi antara penurunan pendapatan, kenaikan belanja, dan defisit yang melebar menjadi indikator kuat bahwa kemampuan fiskal Barut berada dalam tekanan serius. Bahkan, jika tidak ditangani dengan strategi pembiayaan yang hati-hati, hal ini dapat memengaruhi stabilitas fiskal dalam jangka menengah hingga panjang.
“Kami mempertanyakan apakah Pemda memiliki strategi pembiayaan yang aman dan tidak membebani fiskal di masa depan. Stabilitas fiskal daerah harus jadi prioritas,” tandasnya.
Meski memberikan kritik keras, F-KIR tetap membuka ruang dialog dan siap melanjutkan pembahasan bersama pihak eksekutif.
Fraksi menegaskan bahwa setiap perubahan anggaran harus selaras dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan keberpihakan pada kepentingan publik.
“Kami siap terlibat aktif dalam pembahasan lanjutan demi memastikan perubahan APBD ini tetap berpihak pada rakyat dan menjaga kesehatan fiskal daerah,” pungkas Sri Neni. (red)
