Borneohits.com — Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Barito Utara (Barut) dinilai memasuki fase penting seiring meningkatnya tekanan pembangunan terhadap daya dukung lingkungan.
Hal ini mengemuka dalam Konsultasi Publik II RPPLH yang digelar di Aula Setda Lantai I, Senin (1/12/2025).
Anggota DPRD Barito Utara, H. Nurul Anwar, menegaskan bahwa dokumen RPPLH memiliki posisi strategis sebagai pedoman jangka panjang dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Menurutnya, tantangan degradasi lingkungan seperti penurunan kualitas air, kerusakan hutan, dan dampak perubahan iklim tidak dapat dihadapi dengan kebijakan jangka pendek.
“RPPLH bukan hanya dokumen formalitas, tetapi peta jalan untuk memastikan pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian alam. Karena itu, konsultasi publik ini sangat penting agar masyarakat dapat memberikan koreksi dan masukan,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).
Ia menilai keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RPPLH menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan ke depan.
Tanpa partisipasi publik, kebijakan berisiko tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Nurul Anwar menegaskan DPRD akan mengawal agar RPPLH benar-benar menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.
Dengan demikian, setiap program dan kegiatan pemerintah dapat tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan lingkungan. (red)
