Borneohits.com — Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) menekankan pentingnya ketepatan dan kecepatan eksekusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 agar benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Anggota DPRD Barito Utara dari F-KIR, H. Tajeri, saat menyampaikan pendapat akhir fraksi dalam Rapat Paripurna, Senin (1/12/2025).
Menurut Tajeri, keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya alokasi anggaran, tetapi dari kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan program prioritas menjadi hasil nyata di lapangan.
Ia menyoroti belanja infrastruktur pelayanan publik yang mencapai 52,66 persen dari total belanja daerah, yang menurutnya harus diwujudkan dalam pembangunan yang benar-benar fungsional hingga ke tingkat desa.
“Pengawasan harus diperketat. Sudah terlalu sering kita menemukan pekerjaan yang volume fisiknya tidak sesuai. Ini tidak boleh terulang,” tegas Tajeri.
F-KIR menilai pengawasan yang lemah berpotensi membuat belanja daerah tidak efektif dan menimbulkan pemborosan anggaran.
Oleh karena itu, fraksi meminta seluruh perangkat daerah terkait lebih serius dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program agar APBD 2026 dapat berjalan sesuai target.
Melalui pendapat akhir fraksinya, F-KIR juga menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga.
APBD, menurut Tajeri, harus menjadi instrumen percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.
“APBD harus menjadi alat untuk mempercepat kemajuan daerah, bukan sekadar angka dalam dokumen,” tutup Tajeri. (red)
