Borneohits.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Barut) menegaskan komitmennya menghadirkan produk hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui rapat penyampaian hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Selasa (1/7/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD setempat dipimpin Wakil Ketua II DPRD, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, dan dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Eveready Noor, anggota DPRD, narasumber hukum Yusuf Salamat, serta pihak terkait lainnya.
Tiga Raperda yang dibahas mencakup penyelenggaraan pendidikan, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dan kepemudaan.
Menurut Hj. Henny, fasilitasi pemerintah provinsi menjadi bagian penting dalam memastikan substansi Raperda sesuai aturan yang lebih tinggi.
“Fasilitasi dari pemerintah provinsi merupakan tahapan penting dalam proses legislasi daerah. Ini bertujuan agar Raperda yang disusun selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat Barito Utara,” ujarnya.
Hj. Henny juga menekankan pentingnya kerja bersama antar-lembaga dalam menyusun kebijakan daerah.
“Ia menekankan pentingnya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghasilkan produk hukum yang berpihak pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Rapat ditutup dengan penyampaian pendapat akhir dari peserta serta penetapan agenda lanjutan untuk pembahasan tahap berikutnya di DPRD Barito Utara. (red)
