Borneohits.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara (Barut) menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat aspirasi daerah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota yang tengah digodok oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI.
Kehadiran unsur pimpinan DPRD Barito Utara dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya strategis untuk memastikan regulasi baru nasional mampu memperkuat otonomi daerah sekaligus mendukung percepatan pembangunan di daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, bersama Wakil Ketua II DPRD, Hj. Henny Rosgiaty Rusli, menghadiri langsung Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI tersebut yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, ini menjadi wadah krusial untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah dan DPRD sebagai bahan penyempurnaan RUU.
Di Kalimantan Tengah, pembahasan kali ini difokuskan pada lima kabupaten, yakni Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas, Kotawaringin Barat, dan Kotawaringin Timur.
Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, mengatakan bahwa pembahasan RUU tersebut merupakan momentum yang sangat penting bagi daerah untuk memastikan produk hukum yang lahir benar-benar akomodatif.
“Kami menyambut baik pembahasan RUU Kabupaten/Kota ini karena menjadi momentum untuk memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah. Harapan kami, regulasi yang nantinya disahkan benar-benar mampu mengakomodasi kepentingan daerah, memberikan kepastian hukum, serta mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Mery menambahkan, setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik geografis, sosial, dan tantangan pembangunan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum yang adaptif dalam mengakomodasi kebutuhan riil di lapangan.
“Kami berharap seluruh aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah maupun DPRD dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU ini. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar kebijakan yang lahir benar-benar implementatif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, rombongan Panja Komisi II DPR RI diterima oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, yang mewakili Gubernur Kalteng.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan dukungan penuhnya terhadap pembahasan RUU ini sebagai langkah taktis memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendorong pemerataan pembangunan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa RUU Kabupaten/Kota ini diharapkan menjadi dasar hukum baru yang lebih kuat dan relevan dengan sistem ketatanegaraan saat ini.
Aturan ini ditargetkan mampu mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara luas. (red)

