Borneohits.com — DPRD Barito Utara (Barut) mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) agar kebijakan lingkungan yang dihasilkan tidak bersifat normatif semata.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Konsultasi Publik II RPPLH yang dilaksanakan di Aula Setda Lantai I, Senin (1/12/2025).
Anggota DPRD Barito Utara, H. Nurul Anwar, menilai konsultasi publik menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi warga, akademisi, dan pelaku usaha.
Menurutnya, kompleksitas persoalan lingkungan di Barito Utara membutuhkan pandangan dan komitmen bersama lintas sektor.
“Menjaga kualitas lingkungan tidak bisa hanya diserahkan pada pemerintah. Semua pihak harus ikut bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa tekanan terhadap lingkungan akibat aktivitas pembangunan akan terus meningkat jika tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang dan disepakati bersama.
Oleh karena itu, RPPLH diharapkan menjadi instrumen pengendali agar pembangunan tetap berjalan seiring dengan upaya perlindungan sumber daya alam.
“RPPLH bukan hanya dokumen formalitas, tetapi peta jalan untuk memastikan pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian alam. Karena itu, konsultasi publik ini sangat penting agar masyarakat dapat memberikan koreksi dan masukan,” ujarnya.
Nurul Anwar juga berharap dokumen RPPLH yang disusun bersama tim LPPM Universitas Lambung Mangkurat dapat menjadi dasar kuat dalam penyusunan RPJMD dan RPJPD.
Dengan fondasi tersebut, arah pembangunan Barito Utara diharapkan semakin responsif terhadap isu perubahan iklim serta keberlanjutan lingkungan hidup. (red)
