Borneohits.com – Upaya cepat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Barito Utara (Barut) dalam melakukan pengecekan biometrik terhadap seorang warga terlantar tanpa identitas mendapat respons positif dari DPRD.
Langkah itu dinilai bukan hanya penyelamatan satu individu, tetapi cermin bahwa pelayanan negara harus benar-benar menjangkau kelompok rentan.
Anggota DPRD Barut, H. Suparjan Efendi, menyampaikan bahwa kasus warga terlantar tanpa identitas seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat pola pelayanan jemput bola, terutama bagi warga yang tidak dapat mengakses layanan adminduk secara mandiri.
“Ini bukan hanya soal menyelesaikan satu kasus. Ini tentang memastikan negara hadir bagi setiap warga, termasuk mereka yang tak memiliki identitas akibat kondisi kehidupan yang sulit,” tegas Suparjan, Kamis (9/10/2025).
Menurutnya, identitas kependudukan merupakan dasar bagi setiap warga untuk memperoleh berbagai layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, hingga bantuan sosial.
Karena itu, ia menilai penting adanya sinergi lintas instansi yang lebih terstruktur agar penanganan warga terlantar tidak dilakukan secara insidental.
“Kita tidak bisa hanya menunggu warga datang ke kantor layanan. Untuk kelompok seperti lansia, penyandang disabilitas, atau penduduk terlantar, pemerintah harus jemput bola. DPRD akan mendukung penuh kebijakan seperti ini melalui fungsi penganggaran dan pengawasan,” ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Sebelumnya, Disdukcapil dan Dinsos PMD Barut telah melakukan verifikasi biometrik terhadap seorang warga terlantar dengan mencocokkan sidik jari dan wajah ke database kependudukan nasional.
Apabila ditemukan kecocokan, identitasnya langsung dipulihkan. Namun bila tidak, proses pendaftaran baru akan dilakukan sesuai regulasi.
Di sisi lain, Dinsos PMD memastikan kebutuhan dasar warga tersebut tetap dipenuhi selama proses berlangsung, mulai dari tempat tinggal hingga perlindungan sosial.
Suparjan juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melapor apabila mengalami kehilangan dokumen maupun belum memiliki identitas.
Ia menegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan adalah hak seluruh warga, tanpa memandang kondisi sosial maupun ekonomi.
“Identitas adalah hak, bukan kemewahan. Tidak boleh ada satu pun warga Barito Utara yang tercecer dari sistem pelayanan publik hanya karena tidak memiliki KTP,” pungkasnya. (red)
