Borneohits,com – DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) menunjukkan keseriusannya dalam mengawal penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen penting untuk pengaturan pembangunan wilayah.
Hal ini ditegaskan Ketua Komisi I DPRD Barito Utara, H. Tajeri, saat menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektor yang digelar Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Senin (5/5/2025), di Jakarta. Rakor tersebut merupakan bagian dari tahapan strategis menuju legalisasi Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang RDTR untuk Kecamatan Montallat dan Teweh Timur.
Dalam forum itu, Tajeri menegaskan bahwa kehadiran pihak legislatif bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen nyata untuk memastikan dokumen RDTR dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.
“Kehadiran kami di sini bukan sekadar formalitas. DPRD berkepentingan memastikan bahwa RDTR ini tidak berhenti sebagai dokumen, tapi benar-benar bisa diimplementasikan demi kepastian hukum dalam pembangunan daerah,” ujar Tajeri, politisi Partai Gerindra tersebut.
Ia juga menyoroti pentingnya peran DPRD dalam menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dengan arah pembangunan daerah. Menurutnya, penyusunan RDTR harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat di wilayah setempat, sehingga perencanaan tata ruang berjalan selaras dengan kondisi dan potensi lokal.
RDTR nantinya akan menjadi dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang, penerbitan izin, hingga pengaturan investasi di daerah. Karena itu, sinergi antara eksekutif, legislatif, dan pemerintah pusat dinilai mutlak dibutuhkan agar perencanaan tersebut dapat diterapkan secara optimal.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Barito Utara Drs. Muhlis, Pj Sekda Jufriansyah, dan sejumlah pejabat perangkat daerah teknis. Proses ini menjadi penanda penting bahwa arah pembangunan di Barito Utara ke depan semakin berbasis pada perencanaan yang terstruktur, terukur, dan terintegrasi dengan baik. (red)
