Borneohits.com — Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM (Disnakertranskop UKM) Kabupaten Barito Utara (Barut) telah menetapkan 22 program kegiatan untuk tahun anggaran 2025.
Seluruh program ini bertujuan meningkatkan kompetensi SDM, pelaku koperasi, pelaku UMK, dan masyarakat melalui berbagai pelatihan vokasional.
Anggota DPRD Barito Utara, Ardianto dari Partai Demokrat, menyambut baik langkah tersebut dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaannya.
“Kami di DPRD menyambut baik dan mendukung penuh inisiatif ini. Program ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing di dunia kerja. Kami berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya,” ujar Ardianto, Selasa (14/1/2025).
Ia menambahkan, kolaborasi antara dinas dan DPRD akan terus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan program-program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.
“Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat peran koperasi dalam pembangunan daerah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Disnakertranskop UKM Barito Utara, M Mastur, menjelaskan bahwa program-program tersebut telah disusun secara komprehensif untuk menjangkau seluruh sektor yang berada di bawah naungan dinas.
“Sebanyak 22 program dan kegiatan ini akan dilaksanakan di masing-masing bidang di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UMKM. Kami berharap ini dapat meningkatkan kualitas SDM dan memberdayakan masyarakat,” ujar M Mastur.
Di antara kegiatan yang direncanakan pada 2025 antara lain pemagangan dalam negeri (PDN), pelatihan operator alat berat seperti dump truck (DT) dan ekskavator, pelatihan operator sarana LV, hingga pelatihan keamanan (security).
Selain itu, akan digelar pelatihan mekanik, servis AC ruangan dan mobil, mengemudi, laundry, menjahit, operator komputer muda, tata rias salon, pelatihan kewirausahaan, serta digitalisasi koperasi.
Program teknis lain seperti penyusunan laporan keuangan koperasi, manajemen koperasi, digitalisasi pemasaran, sosialisasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan pemberdayaan masyarakat eks-transmigrasi juga akan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan. (red)
