Borneohits.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa membeberkan praktik penyalahgunaan dalam pengguna anggaran program pencegahan stunting dan Revolusi Mental. Menurutnya, banyak penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan program.
“Pengalaman waktu saya pertama kali masuk ke Bappenas, program stunting pada waktu itu saya lihat di KRISNA (aplikasi sistem informasi). Lokasinya saya zoom terus, sampai akhirnya dan lihat programnya apa, ternyata memperbaiki pagar puskesmas. Itu terjadi, kenapa bisa terjadi,” kata Suharso saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR, dikutip Jumat (14/6/2024).
Suharso menceritakan temuan yang lain untuk program Revolusi Mental. Dia menemukan ada pengguna dana untuk membeli sepeda motor.
“Terus ini yang luar biasa, judulnya itu mengenai revolusi mental, saya telusuri terus ternyata ujungnya membeli motor trail. Saya pikir apa hubungannya? Motor trail buat jalan-jalan gitu,” tuturnya.
Sayangnya, Suharso mengaku tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya, fungsi dan peran Kementerian PPN atau Bappenas hanya terbatas pada pengalokasian APBN saja.
“Kami enggak kuasa, kami itu seperti mengalami ketindihan intelektual, ketindihan teknokratik. Kami mengerti gitu, tetapi kami enggak bisa bergerak. Jadi mungkin kewenangannya yang perlu diperbaiki,” ungkapnya.
Namun, Suharso mengaku sudah melakukan evaluasi dan mempersiapkan langkah ke depan, sehingga meminimalisir hal serupa dapat terjadi kembali.
Dia menilai nantinya program stunting lebih baik dijalankan oleh satu pihak saja. Hal tersebut berkaca dari kebijakan sekarang yang membuat anggaran program stunting terlihat besar karena dikerjakan oleh banyak Kementerian.
“Program stunting anggarannya besar banget karena di-multi tagging di A, B, C, D. Saya sampaikan kepada teman-teman di Bappenas, kami tidak mau lagi ke depan multi tagging, kami cuma mau single tag karena kalau di tagging ke mana-mana kejadiannya seperti ini,” tegasnya. (red)
